Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku tidak akan menyetorkan nama-nama menteri dari partainya sampai ada permintaan langsung dari presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, hal tersebut dilakukan sebagai komitmen koalisi tanpa syarat yang disepakati saat mendukung Jokowi-JK dalam pemilu presiden 2014 lalu.
"Karena lahirnya tekad dukungan ke Jokowi dari gedung ini, dari partai ini, sesudah dari PDI-P, kita nyatakan tanpa syarat, bagaimana tiba-tiba kita menyodorkan nama-nama," kata Paloh di DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2014).
Paloh mengaku bahwa tujuan Nasdem mendukung Jokowi-JK bukan karena mengincar posisi-posisi strategis di pemerintahan. Dia mengklaim, Nasdem mendukung Jokowi-JK murni untuk membangun bangsa.
"Goal dia (Nasdem) bagaimana jalannya pemerintahan ini efektif, mampu mengembalikan semangat baru masyarakat, partisipasi masyarakat yang lebih kokoh, dan mudah-mudahan kita bisa mempercepat proses pembangunan kita yang sudah ketinggalan, yang sudah semakin jauh dari kemajuan bangsa lain," ujarnya.
Menurut Paloh, untuk membantu membangun pemerintahan itu, kader parpol tidak harus selalu mengisi jabatan strategis.
"Di tengah-tengah kondisi pandangan masyarakat yang begitu kritis, Nasdem tahu diri. Semangat boleh saja ada, pikiran-pikiran dan niat baik boleh ada, tapi kalau tidak pintar atur diri, ada salah sangka nanti, kesalahpahaman terjadi di Nasdem. Sebagai partai baru Nasdem ingin menghindari kesalahpahaman," ucap Paloh.
Hingga saat ini Jokowi masih menyeleksi para pembantunya. Ia hanya memastikan adanya jatah 16 kursi menteri untuk kader parpol. Sementara sisanya 18 kursi menteri akan diisi kalangan profesional nonparpol. (Ihsanuddin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
