Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Handoyo .
Sementara, 16,4% menjawab demonstrasi mahasiswa digerakkan oleh orang yang anti presiden Jokowi, 11,8% demonstrasi sepenuhnya ditumpangi oleh orang-orang anti Jokowi.
Meski begitu, 43,9% responden yang mengetahui demonstrasi tak setuju bila gerakan mahasiswa ditunggangi untuk kepentingan politik tertentu yakntuk menggagalkan pelantikan presiden. Hasil lainnya, terdapat 35,2% yang setuju dan 20,9% yang tidak menjawab.
"Jadi kalau ada tuduhan demonstrasi itu semata-mata anti Jokowi, semata-mara bukan aspirasi yang seutuhnya, masyarakat tidak setuju atas pernyataan itu. Masyarakat melihat aspirasinya memang untuk menentang keberadaan revisi UU KPK," terang Djayadi.
Baca Juga: Sejumlah tokoh bangsa tidak akan temui lagi Jokowi bahas soal Perppu KPK
Berdasarkan survei yang dilakukan LSI, ditunjukkan pula bahwa 70,9% publik yang mengetahui revisi UU KPK sepakat UU tersebut melemahkan KPK. Hanya 18% yang berpendapat revisi UU KPK menguatkan KPK dan 11,1% tidak tahu/tidak menjawab.
LSI pun melihat tingkat kepercayaan publik kepada presiden di tengah kontroversi UU KPK. Hasilnya, terdapat 12,7% yang sangat puas , 54,3% yang cukup puas, sisanya 23,8% kurang puas dan 4,5% tidak puas sama sekali.
Menurut Djayadi, tingkat kepercayaan publik atas kinerja presiden masih tinggi melihat masih ada sekitar 67% yang mengatakan kepuasannya pada kinerja presiden. "Mungkin karena itulah demonstrasi berharap presiden melakukan sesuatu," ujarnya.
Baca Juga: Lobi-lobi antara Megawati dan Prabowo di balik perebutan ketua MPR, ini kata Puan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
