kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Sulit panggil Dahlan, DPR minta bantuan Presiden


Selasa, 02 April 2013 / 15:06 WIB
Sulit panggil Dahlan, DPR minta bantuan Presiden
ILUSTRASI. Ilustrasi vaksin Covid-19. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration


Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. DPR tampaknya sudah cukup kewalahan untuk mengundang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dalam rapat kerja di gedung parlemen. Bahkan, rapat pimpinan DPR akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menghadirkan Dahlan.

"Kami meminta kepada Presiden untuk menugaskan kepada Dahlan Iskan agar memenuhi panggilan DPR," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Politikus PDI Perjuangan itu menerangkan keputusan rapim siang ini merupakan buntut permintaan komisi IX yang telah berulang kali gagal mengundang Dahlan ke DPR. Lanjut Pramono, hari ini juga pihaknya akan menyerahkan surat permintaan tersebut ke presiden.

"Masak pembantu presiden tidak mau mendengarkan juragannya," ujarnya.

Kata Pramono apabila setelah permintaan bantuan Presiden ini Dahlan tetap tidak bersedia hadir, maka pihaknya akan menyelesaikan dengan aturan DPR. Sayangnya ia tidak merinci sanksi apa yang akan dihadapi Dahlan jika ia kembali mangkir.

Seperti diketahui, Dahlan sudah empat kali mangkir dari undangan rapat terkait persoalan tenaga kerja di Kemeneg BUMN yang dilayangkan komisi IX DPR RI. Bahkan yang terakhir pada 20 Maret lalu ketua komisi IX Ribka Tjiptaning tetap tak berhasil menghadirkannya ke DPR meskipun ia sudah berusaha menjemput paksa yang bersangkutan di rumahnya. Selain komisi IX, mantan Dirut PLN itu juga pernah mangkir dari panggilan komisi VII yang membidangi masalah BUMN dan komisi IX yang membidangi keuangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×