kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   -2.000   -0,14%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Stasiun TV Diminta Tak Tayangkan Pendakwah dari Organisasi Terlarang


Selasa, 22 Maret 2022 / 13:06 WIB
Stasiun TV Diminta Tak Tayangkan Pendakwah dari Organisasi Terlarang
ILUSTRASI. Gedung Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Jalan Ir. H Juanda, Jakarta Pusat.


Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan edaran terkait pelaksanaan dan pengawasan sistem lembaga penyiaran di bulan Ramadhan.

Surat edaran itu disebutkan merupakan hasil koordinasi antara KPI dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan stakeholder lainnya.

Terdapat 14 poin ketentuan siaran yang disampaikan dalam surat edaran tersebut, salah satunya adalah menampilkan pendakwah yang tidak terikat dengan organisasi terlarang.

“Mengutamakan penggunaan dai/pendakwah kompeten, kredibel, tidak terkait organisasi terlarang sebagaimana telah dinyatakan hukum di Indonesia dan sesuai dengan standar MUI,” tertulis dalam poin d surat edaran yang dikutip Selasa (22/3/2022).

Baca Juga: Kapan Puasa Ramadhan dan Idul Fitri 2022 yang dimulai? Ini Prediksinya

 “Serta dalam penyampaian materinya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan ke-Indonesiaan,” jelas poin itu.

KPI pun mengimbau agar lembaga penyiaran tidak menghadirkan narasumber yang dapat memicu perdebatan terkait perbedaan pandangan atau paham tertentu.

“Dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menimbulkan perdebatan atau kegaduhan di masyarakat,” tertuang pada ketentuan poin m.

Lembaga penyiaran juga diharapkan tak menyiarkan konten-konten lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Pun, tayangan tentang yang mengandung unsur supranatural, praktik hipnotis, dan eksploitasi konflik seseorang.

“Bincang-bincang seks, serta muatan yang bertentangan dengan norma kesopanan, dan kesusilaan,” isi surat edaran poin l.

Baca Juga: Ingin Berolahraga Selama Bulan Puasa? Ini 5 Hal yang Harus Diperhatikan

Pemerintah Indonesia telah mencabut status hukum dan melarang beberapa organisasi di Indonesia.

Di antaranya yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI), Jamaah Islamiyah (JI), Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul KPI Minta Stasiun TV Tak Tayangkan Pendakwah dari Organisasi Terlarang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×