kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Standar pelaporan Dana Desa untuk pemda disiapkan


Kamis, 10 Agustus 2017 / 16:39 WIB
Standar pelaporan Dana Desa untuk pemda disiapkan


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Pemerintah berkerjasama dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk menyusun standar pelaporan keuangan pemerintah desa. Tujuannya, agar pengelolaan dana desa lebih transparan dan akuntabel. Apalagi, besaran dana desa yang dikucurkan pemerintah meningkat setiap tahunnya.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, adanya standar pelaporan keuangan pemerintah desa tersebut akan membuat masyarakat desa bisa ikut mengawasi pengelolaan dana desa. Rencananya, standar tersebut akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"PP-nya sedang diajukan ke Presiden supaya ada tambahan kewenangan (dari KSAP) sesuai dengan rekomendasi BPK, kami akan melakukan pertemuan kementerian," kata Mardiasmo di Hotel Pullman, Kamis (10/8).

Adapun standar pelaporan yang dimaksud, dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami sehingga pelaporan nantinya lebih jelas dan seragam dan pemerintah desa tak akan direpotkan dengan pertanggungjawaban yang menyita waktu. Dengan demikian, pemerintah desa diharapkan dapat lebih fokus untuk mengelola dana desa secara lebih baik.

Tak hanya standar pelaporan, pemerintah juga akan membuat sistem akuntansi yang sejalan dengan standar pelaporan. Dalam hal ini, penyusunan sistem akuntansi berada di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Terkait hal ini, Mardismo yang juga selaku Ketua Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengatakan, dirinya menggandeng IAI agar berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia. IAI lanjut dia, akan memberikan rekomendasi untuk mempercepat sistem akuntansi dana desa.

"Sebenarnya titik kritis terhadap kenapa dana desa itu tidak dioptimalkan dari kacamata akuntansi itu yang mana. Apa mau dari perencanaannya, pengadaannya, kan pengadaan perlu siapa, atau yang di-outsourchingnya seperti apa," tambah dia.

Ia juga melanjutkan pihaknya akan membuat proyek percontohan beberapa desa dan beberapa perguruan tinggi. "Misalnya di Semarang, ada Universitas Diponegoro, ada desanya dibina seperti apa, kami lihat satu per satu," tambah dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×