Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun untuk tahun 2025, akan masuk ke pencadangan dalam anggaran Bendahara Umum Negara (BUN).
Ia menerangkan, alasan program tersebut dimasukkan dalam dana cadangan BUN lantaran belum memiliki deskripsi alokasi anggaran.
"Untuk desain program, penjelasannya, dan bagaimana eksekusinya itu tim dari tempat Pak Prabowo menjelaskan. Bagaimana kalau itu belum masuk postur? ya kita cadangkan, bisa saja di dalam BUN," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers terkait Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, Senin (24/6).
Baca Juga: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun di 2025, Daerah 3T akan Jadi Prioritas
Sri Mulyani menjelaskan, program Makan Bergizi Gratis secara rinci akan ditetapkan oleh tim Prabowo. Namun, apabila hingga penyampaian nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 alokasi anggaran dari program tersebut belum disampaikan, maka pemerintah saat ini bakal mencadangkan dana makan bergizi gratis tersebut dalam anggaran BUN.
"Ini kan masih sampai tengah Agustus nanti (nota keuangan). Jadi akan kami lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari presiden terpilih menyusun program itu apakah sudah menetapkan dalam bentuk program, eksekutornya siapa, itu nanti akan ditetapkan bagaimana alokasi. Kalau belum, berarti dia dicadangkan di dalam Bendahara Umum Negara," ujarnya.
Dalam acara yang sama, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa mendetailkan secara teknis soal program makan bergizi gratis, termasuk penerima dan penyalurannya.
Baca Juga: Pengelolaan APBN Makin Berat, Program Ambisius Harus Dipikirkan Ulang
"Dalam hal ini yang bisa saya katakan, tentang total jumlah, prosesnya seperti apa dan sebagainya itu sedang dipikirkan secara internal," ujar Thomas.
Thomas mengungkapkan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis secara teknis masih menunggu siklus APBN 2025 yang saat ini tengah bergulir antara DPR dan Pemerintah.
"Saya saat ini tidak bisa menjelaskan teknisnya, karena siklus-siklus itu harus kita ketahui dulu. Setelah siklus APBN itu selesai, kami akan menjelaskan segala sesuatu yang teknis menyangkut program tersebut," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
