Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, realisasi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang Januari-Mei 2021 mencapai Rp 309,3 triliun. Jumlah ini minus 13,57% year on year (yoy).
Angka tersebut juga setara 30,73% dari outlook pembiayaan di akhir tahun ini yang sebesar Rp 1.006,4 triliun. Adapun realisasi pembiayaan dalam lima bulan pertama tersebut didominasi oleh penerbitan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN), dan sebagian kecil dari pinjaman dalam dan atau luar negeri.
“Pembiayaan sudah lebih tinggi karena memang kami melakukan pembiayaan front loading untuk memitigasi kenaikan suku bunga atau inflasi yang terjadi di Amerika Serikat (AS),” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (21/6).
Dengan posisi pembiayaan per akhir Mei 2021, maka defisit APBN mencapai Rp 219,3 triliun atau setara dengan 1,32% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Besaran defisit tersebut pun setara 21,79% dari outlook akhir 2021 yakni Rp 1.006,4 triliun.
Posisi defisit anggaran itu, sejatinya masih tergolong mini sebab secara tahunan minus 13,57% yoy. Dari sisi penerimaan negara, hingga Mei 2021 tumbuh 9,31% yoy atau setara dengan Rp 726,4 triliun. Ini setara dengan 41,66% dari target akhir tahun ini sejumlah Rp 726,4 triliun.
Baca Juga: Jokowi ulang tahun, ini sepenggal doa dari Sri Mulyani
Sementara itu, dari sisi belanja negara hingga bulan Mei lalu mencapai Rp 945,7 triliun tumbuh 12,06% yoy. Posisi belanja sudah mencapai 34,39% dari outlook akhir 2021 sebesar Rp 2.750 triliun.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, ke depan belanja negara akan terus didorong untuk menjaga ekonomi dalam negeri, terutama dari sisi kesehatan guna menghadapi dampak pandemi.
Selain itu, bantalan sosial lewat program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 akan terus dilanjutkan. Sejalan dengan itu, penguatan ekonomi melalui reformasi struktural, seperti implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan menjadi motor penggerak investasi.
“Itu semuanya punya peran sangat penting dan idak tergantikan, bidang kesehatan tetap perhatian, program-program PEN perlu dilakukan, dan UU Cipta Kerja reformasi struktural menjadi sangat penting,” ujar Sri Mulyani.
Adapun otoritas fiskal memprediksi pertumbuhan ekonomi di akhir tahun 2021 masih berada direntang perkiraan sebelumnya, yakni 4,5%-5,3% secara tahunan.
Selanjutnya: Menkeu Sri Mulyani atur investasi hari tua PNS, berikut rinciannya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
