Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA Presiden Prabowo resmi mencopot Sri Mulyani Indrwati dari kursi Menteri Keuangan dalam reshuffle Kabinet Merah Putih sore ini, Senin (8/9).
Adapun posisi Menkeu yang baru diisi oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Menanggapi hal tersebut, Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan merupakan kabar positif bagi arah perekonomian Indonesia.
Lembaga riset independen ini menilai kritik terhadap Sri Mulyani sudah lama muncul dari masyarakat sipil maupun organisasi think tank, terutama terkait kebijakan pajak, pengelolaan belanja negara, hingga lonjakan utang pemerintah.
Baca Juga: Berikut Profil Lengkap Purbaya yang Gantikan Sri Mulyani Jadi Kementerian Keuangan
"Pengumuman pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan merupakan berita yang positif bagi ekonomi," tulis Celios dalam keterangannya, Senin (9/8).
Celios menekankan lima agenda mendesak yang harus segera dijalankan Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani.
Pertama, memastikan strategi penerimaan pajak dilakukan dengan memperhatikan daya beli kelompok menengah dan bawah, seperti menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 8%, dan menaikkan PTKP menjadi Rp 7 juta per bulan.
Kebijakan pajak juga harus menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batubara, dan pajak windfall profit (anomali keuntungan).
"Selain itu pajak kekayaan berupa 2% pajak bagi aset orang super kaya merupakan hal yang urgen dilakukan untuk menekan ketimpangan, sekaligus memperbesar penerimaan negara," katanya.
Kedua, efisiensi anggaran wajib dilakukan dengan dasar kajian makroekonomi yang transparan, tidak menganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar.
Selain itu efisiensi yang salah dilakukan oleh Sri Mulyani harus di evaluasi ulang karena telah menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat.
Ketiga, segera melakukan restrukturisasi utang pemerintah, menekan beban bunga utang, membuka ruang debt swap for energy transition (menukar kewajiban utang dengan program transisi energi), debt swap for nature (menukar utang dengan konservasi hutan/ mangrove/karst), dan debt cancellation (pembatalan utang yang merugikan).
Keempat, mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di BUMN, karena bertentangan dengan keputusan MK dan menghindari konflik kepentingan.
Kelima, mengevaluasi seluruh belanja perpajakan (stimulus dan insentif fiskal) yang merugikan keuangan negara. Perusahaan yang telah mendapatkan tax holiday dan tax allowances wajib diaudit baik laporan keuangan dan dampak yang dihasilkan bagi penyerapan tenaga kerja.
"Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM. Kami juga mendorong transparansi pemberian insentif fiskal secara berkala kepada publik," tulis Celios.
Baca Juga: PM Jepang Shigeru Ishiba Mengundurkan Diri, Pasar Keuangan Bergejolak
Selanjutnya: 20 Link Twibbon Hari Olahraga Nasional 2025 Dengan Desain Menarik
Menarik Dibaca: 15 Tips Diet Tanpa Olahraga dan Tetap Konsumsi Nasi, Yuk Ikuti!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
