Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peningkatan inovasi, riset dan pengembangan menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lima tahun ke depan.
Oleh karena itu, peran pihak swasta diharapkan meningkat dan dapat mengimbangi pemerintah yang selama ini mendominasi investasi dan pendanaan riset di Indonesia.
Baca Juga: Sri Mulyani optimistis investasi tumbuh tinggi disokong kebijakan terpadu
Sayangnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, selama ini kontribusi masyarakat dan sektor swasta dalam penelitian masih sangat minim.
“Sekitar 66% dari total belanja penelitian di Indonesia itu dari pemerintah, sementara peran swasta hanya sekitar 10%,” kata Menkeu, Rabu (31/7).
Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi negara-negara lain. Charge d’Affaires Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia Allaster Cox menyebut, sektor swasta menyumbang sekitar 70% dari total pendanaan penelitian dan pengembangan di negara-negara OECD.
Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, menyadari penyebab kesenjangan peran pemerintah dan swasta dalam mendanai penelitian ini. Oleh karena itu, baru-baru ini dorongan diberikan melalui pemberian insentif pajak yaitu superdeduction tax untuk pelaku usaha dan dunia industri yang melakukan pelatihan vokasi dan riset.
Baca Juga: Industri otomotif dan alat berat menanti teknis pemberian insentif
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019, sektor swasta diberikan keringanan pajak berganda dua kali hingga tiga kali lipat untuk investasi yang ditujukan ke vokasi dan riset.
“Jadi di luar Rp 35,7 triliun (dalam belanja K/L), pemerintah memberi insentif untuk menyeimbangkan peranan pendanaan riset, agar tidak melulu dari pemerintah,” kata dia.
