Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan komitmen pemerintah dalam melakukan transisi energi. Salah satunya adalah menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Seperti yang diketahui, komitmen transisi energi dengan menghentikan PLTU batubara alias pemensiunan dini LTU Batubara telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia, tahun lalu.
"Presiden Jokowi sudah mengumumkan di COP 26 tahun lalu bahwa kita akan melakukan transisi energi dengan menghentikan batubara lebih awal," ujar Sri Mulyani dalam wawancara di Bloomberh CEO Forum: Moving Forward Together, Jumat (11/11).
Sri Mulyani mengatakan, pihaknya sudah mendesain dengan PT PLN untuk mengidentifikasi PLTU Mana yang akan dipensiunkan dan biaya yang dibutuhkan. Untuk itu, semuanya diperhitungkan dengan baik untuk mencocokan dengan kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Sri Mulyani Khawatir Ekonomi Indonesia Melambat pada Kuartal IV-2022, Mengapa?
Adapun Indonesia akan mengantongi komitmen dana dari Amerika Serikat (AS) dan Jepang senilai US$ 15 miliar hingga US$ 20 miliar untuk membiayai program transisi energi ini.
"Kami bekerja sangat erat dengan Menteri ESDM serta Menteri Koordinator Investasi dan Maritim yang bertanggung jawab untuk merang semua mekanisme transisi energi ini," katanya.
Selain itu, Sri Mulyani bilang, Indonesia juga akan berusaha memenuhi komitmen tersebut dengan mulai menyiapkan pajak karbon dan juga pasar karbon. Sehingga dalam hal ini, Indonesia sangat serius dalam mencapai komitmen transisi energi.
Menurutnya, partisipasi Indonesia sangat penting dalam melakukan komitmen transisi energi melalui penghentian operasional batubara, mengingat Indonesia merupakan produsen batubara terbesar di Indonesia. Untuk itu, apabila Indonesia tidak berpartisipasi, maka negara maju menilai bahwa untuk mencapai transisi energi global akan sangat sulit tercapai.
"Itu lah mengapa mereka (negara maju) meminta partisipasi kita. Tanpa partisipasi Indonesia tidak mungkin mewujudkan komitmen global ini," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
