Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewanti-wanti dampak peningkatan suku bunga Bank Indonesia (BI) alias BI Rate di level 6,25% terhadap kinerja fiskal, khususnya yang berkaitan dengan imbal hasil (yield) utang yang harus dibayarkan pemerintah.
Oleh karena itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus melakukan pengelolaan secara berhati-hati.
"Namun kita juga mewaspadai sesudah kuartal I, terutama pada April ini, banyak terjadi berbagai dinamika yang juga tadi direspons oleh Bank Indonesia seperti kenaikan policy rate-nya BI dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (3/5).
Baca Juga: Sri Mulyani Tunggu Audit BPKP untuk Bayar Tagihan Rp 16 Triliun Ke Bulog
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan bahwa kenaikan suku bunga tersebut dimaksudkan untuk meredakan pelemahan mata uang rupiah yang terjadi dalam waktu sebulan terakhir agar capital outflow tidak terus berlanjut.
"Bursa saham dan rupiah meresponsnya dengan cukup positif di saat BI menaikkan suku bunga 25 bps, karena akan bagus untuk pasar surat utang dan pasar modal nasional," ujar Ronny kepada Kontan.co.id, Minggu (5/5).
"Artinya ancaman capital outflow mereda dan dana-dana bertahan bahkan kembali ke pasar domestik. Karena itulah bagus untuk pasar finansial kita," imbuhnya.
Namun menurutnya, kenaikan suku bunga yang sudah melewati 6% ini menjadi berita yang buruk untuk sektor riil dan investasi. Pasalnya, cost of credit akan naik sehingga biaya investasi juga ikut meningkat.
"Di sisi lain, bunga surat utang yang harus dibayarkan juga ikut meningkat yang akan membebani APBN kita." jelas Ronny.
Baca Juga: Sri Mulyani Serahkan Revisi PP Diskon PPh Bunga Deposito Untuk Gaet DHE ke Jokowi
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan bahwa menaikkan suku bunga acuan tentu akan berdampak terhadap ongkos pembiayaan yang relatif lebih tinggi sehingga dalam kondisi tersebut beberapa pelaku usaha akan memikirkan ulang ketika melakukan ekspansi usaha atau melakukan investasi di era suku bunga tinggi.
Di sisi lain, meningkatnya ongkos pendanaan juga bisa memberikan imbal hasil yang harus disesuaikan oleh pemerintah ketika ingin menerbitkan surat utang.
"Pemerintah tentu perlu merespons dengan meningkatkan imbal hasil dan peningkatan imbal hasil ini juga menurut saya akan mempengaruhi penyesuaian kebijakan utang pemerintah terutama dalam jangka menengah hingga panjang," kata Yusuf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
