kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45926,73   11,38   1.24%
  • EMAS1.325.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Sri Mulyani lantik Eddy Abdurrachman sebagai Dirut BPDPKS baru


Senin, 02 Maret 2020 / 22:20 WIB
Sri Mulyani lantik Eddy Abdurrachman sebagai Dirut BPDPKS baru
ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik Eddy Abdurrachman sebagai Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Dirut BPDPKS) baru, menggantikan Dono Boestami Dirut BPDPKS periode sebelumnya di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Senin (2/3/


Reporter: Grace Olivia | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik Eddy Abdurrachman sebagai Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) baru, menggantikan Dono Boestami. 

Dalam acara pelantikan sore ini, Senin (2/3), Sri Mulyani mengingatkan bahwa Indonesia telah menjadi negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia atau lebih dari dari 55% produksi dunia. Industri sawit juga telah menjadi penghasil devisa terbesar dengan kontribusi sebesar 13,5% dari total ekspor non migas yaitu sebesar US$ 22,3 miliar. 

Selain itu, industri sawit juga meningkatkan kemandirian energi dengan cara menggantikan bahan bakar fosil dengan bahan bakar terbarukan berbahan dasar sawit. Melalui program bauran Biodiesel 30% (B30), industri sawit berperan dalam penghematan devisa melalui pengurangan impor solar senilai US$ 8 miliar per tahun.

Baca Juga: Sri Mulyani siapkan insentif perpajakan bagi sektor riil untuk hadapi dampak corona

Oleh karena itu, Sri Mulyani menekankan  beratnya tugas dan tanggung jawab yang diemban Dirut BPDPKS di tengah tantangan yang makin besar. 

"Saya harap saudara Eddy Abdurrachman dengan bekal jabatan sebelumnya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bisa memanfaatkan dana yang dikelola BPDPKS untuk aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan tujuan membangun industri berkelanjutan,” tutur Sri Mulyani. 

Tahun lalu, lanjut Menkeu, industri sawit sendiri telah mengalami tekanan yang cukup berat di mana harga crude palm oil (CPO) jatuh sampai di bawah harga keekonomiannya.  Dampaknya harga tandan buah segar di tingkat petani pun sangat rendah sehingga pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk tidak memberlakukan pungutan untuk meringankan beban industri kelapa sawit.

Untuk mengurangi stok CPO, pemerintah juga mengambil kebijakan untuk memberlakukan program B30 sejak 1 Januari 2020 sebagai cara stabilisasi harga.  "Program ini berhasil mengangkat harga sampai di atas harga keekonomiannya. Saat ini harga CPO di atas US$ 750 per ton dan telah dikenakan pungutan kembali karena harga sudah di atas batas,” tutur Sri Mulyani. 

Baca Juga: Ekonomi menghadapi tekanan bertubi, pebisnis logistik ikut kena dampak

Adapun saat ini terjadi pelemahan ekonomi dunia sebagai dampak perkembangan virus corona. Kondisi ini tentu semakin memperburuk tingkat permintaan CPO dunia, terutama dari China yang merupakan importir terbesar kedua CPO Indonesia. 

“ Ini perlu diwaspadai,”  pungkas Sri Mulyani. 

Selain Eddy, Menkeu juga melantik pejabat BPDPKS lainnya yaitu  Zaid Burhan Ibrahim sebagai  Direktur Keuangan, Umum dan Manajemen Risiko BPDPKS , serta Nugroho Adi Wibowo sebagai  Kepala Divisi Pengembangan Biodiesel BPDPKS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Practical Business Acumen

[X]
×