Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
Selain penjaminan, pemerintah juga memberikan kontribusi tunai untuk meningkatkan kelayakan finansial suatu proyek. Selain itu, mekanisme pemerintah, yang disebut availability payment, diperkenalkan beberapa tahun lalu sebagai opsi untuk memastikan arus kas pada proyek KPBU serta menghilangkan risiko permintaan bagi investor swasta.
Pemerintah juga telah menyediakan project development facility (PDF) yang menyelaraskan perspektif fiskal dengan kepentingan proyek sehingga pengelolaan fiskal terkait transaksi pada KPBU menjadi lebih mudah dikelola.
“Di Kementerian Keuangan, kami menggunakan special mission vehicles (SMV) untuk memberikan fleksibilitas bagi investor sektor swasta serta untuk pengelolaan dana. Saat ini, kami memiliki 28 proyek KPBU dengan total nilai investasi hampir US$ 17 miliar. Proyek-proyek tersebut sebagian besar di sektor jalan tol, air minum, serta pada sektor teknologi informasi dan komunikasi,” lanjut Sri Mulyani.
Baca Juga: Ini sektor usaha yang kembali sokong penerimaan pajak di tahun 2021
Dari skema KPBU yang selama telah dilakukan di Indonesia, Sri Mulyani melihat beberapa hal yang ia garis bawahi. Pertama, negara-negara berkembang menghadapi tantangan yang signifikan dalam menarik keterlibatan sektor swasta terutama dari investor global.
Kedua, meningkatnya persepsi risiko negara berkembang memerlukan dukungan internasional dari negara maju dan mitra pembangunan internasional.
Ketiga, penguatan kolaborasi di seluruh pemangku kepentingan, termasuk negara maju dan berkembang, bank pembangunan dan pemodal sektor swasta, serta investor infrastruktur diperlukan untuk menuju pembangunan global yang berkelanjutan.
“Indonesia ingin menarik investasi swasta di bidang infrastruktur, dan ini juga menawarkan peluang besar bagi perusahaan sektor swasta global untuk memperluas pasar mereka,” pungkasnya.
Selanjutnya: Insentif PPnBM 100% dipastikan berdampak positif bagi industri otomotif nasional
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
