Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminjamkan dana sebesar Rp 16,5 triliun pemerintah daerah (Pemda). Dana tersebut bertujuan untuk pemulihan ekonomi di daerah.
Adapun, dana tersebut diberikan kepada dua pemda, setelah sebelumnya mengajukan pinjaman kepada pemerintah pusat. Pertama, pinjaman untuk DKI Jakarta sebesar Rp 12,5 triliun. Kedua, kepada Jawa Barat senilai Rp 4 triliun.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta dan Jabar ajukan pinjaman Rp 16,5 triliun untuk pemulihan ekonomi
"Pinjaman yang sampaikan hari ini Jabar dan DKI Jakarta. Ini dilakukan untuk pemulihan kegiatan ekonomi DKI sebesar Rp 12,5 triliun dan Jabar Rp 4 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Konferensi lewat daring, Senin (27/7/2020).
Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memang menyediakan pinjaman tambahan kepada daerah dalam rangka pemulihan ekonomi sebesar Rp 5 triliun. Anggaran tersebut merupakan sebagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Sebagai catatan, tambahan dana pinjaman tersebut di luar anggaran Rp 10 triliun yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membantu pemulihan daerah.
Adapun untuk pinjaman Jabar sebesar Rp 4 triliun akan dibagi dalam dua tahap penyaluran. Pertama, di tahun ini sebesar Rp 1,9 triliun. Kedua, disalurkan pada tahun 2021 sebesar Rp 2,09 triliun.
Baca Juga: Dorong pemulihan ekonomi, Kemenkeu tambah alokasi dana insentif daerah Rp 5 triliun
Dukungan dana dari pemerintah pusat ke pemda Jawa Barat uni untuk berbagai proyek seperti rumah sakit, jalan, jembatan, perumahan, dan penataan kawasan khusus.
Sementara itu, pinjaman DKI Jakarta sebesar Rp 12,5 triliun tersebut akan dilakukan secara bertahap, yakni sebesar Rp 4,5 triliun di tahun 2020. Selanjutnya, Rp 8 triliun pada tahun depan.
Baca Juga: Penyelamatan Ekonomi dan Urusan Kesehatan di Tangan Komite Baru
Dana tersebut nantinya akan digunakan Pemda DKI Jakarta untuk membiayai pemulihan ekonomi DKI Jakarta melalui lima program utama antara lain pengendalian banjir, peningkatan air minum, pengelolaan sampah, peningkatan infrastruktur transportasi, infrastruktur pariwisata, serta kebudayaan dan olahraga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
