Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan fokus atau tema kebijakan fiskal tahun 2020 yakni pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang konsisten dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022.
Kata Menkeu, kebijakan fiskal tahun 2022 memberi penekanan pada pemantapan pemulihan sosial-ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal. Secara rinci ada lima strategi pemerintah agar kebijakan fiskal tahun depan bisa sesuai dengan outlook pemerintah.
Pertama, melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi, dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan untuk mendorong efektivitas penanganan Covid-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi.
Baca Juga: Simak proyeksi Menkeu terkait pertumbuhan ekonomi hingga kurs rupiah pada tahun 2022
Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak Covid-19, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan.
Ketiga, mendukung peningkatan produktivitas dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan program perlindungan sosial sepanjang hayat.
Lalu, perbaikan daya saing dan produktivitas juga memerlukan investasi infrastruktur ICT, konektivitas, energi dan pangan untuk mendukung transformasi ekonomi.
“Reformasi struktural ini harus disertai penguatan institusional dan simplifikasi regulasi melalui reformasi birokrasi dan implementasi UU Cipta Kerja,” kata Menkeu saat Rapat Paripurna bersama DPR RI, Kamis (20/5).
Keempat, optimalisasi pendapatan, penguatan spending better dan inovasi pembiayaan menjadi kunci dalam rangka konsolidasi kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan.
Baca Juga: Bank Mandiri proyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 4,4% pada tahun ini
Menkeu mengatakan upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan. “Sehingga, angka tax ratio dapat diperbaiki dalam jangka pendek dan menengah untuk mendukung penguatan ruang fiskal,” ujar Menkeu.
Dari sisi belanja, upaya penguatan spending better dilakukan melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk meningkatkan kesejahteraan.
Sri Mulyani menekankan pemanfaatan anggaran harus lebih difokuskan untuk mendukung program prioritas, mendorong efisiensi kebutuhan dasar, dan menjaga agar pelaksanaan anggaran berbasis hasil (results-based). “Hal ini penting mengingat ruang fiskal semakin menyempit sebagai akibat meningkatnya belanja yang bersifat mengikat (operasional dan birokrasi),” kata Menkeu.
Sementara itu, belanja subsidi harus terus ditransformasi dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang agar semakin efektif dan tepat sasaran.
Selanjutnya, inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel, prudent dan inovatif, melalui upaya mendorong skema pembiayaan KPBU yang lebih masif, penguatan peran SWF LPI, terus memberdayakan SMV di bawah Kementerian Keuangan, pendalaman pasar, serta pengendalian utang yang tetap prudent.
“Pembiayaan masih akan dihadapkan pada tantangan kebutuhan yang tinggi dan volatilitas pasar keuangan, serta antisipasi tren kenaikan suku bunga global,” ujar Menkeu.
Baca Juga: Defisit APBN 2023 maksimal 2,97% dari PDB, setara Rp 589,2 triliun
Adapun target pembiayaan utang akan dipenuhi secara pragmatis, oportunistik, fleksibel dan prudent dengan melihat peluang dan diversifikasi pasar, diversifikasi instrumen dan sumber pinjaman baik dari pasar keuangan lokal, global, maupun pemanfaatan pinjaman dari lembaga multilateral dan bilateral.
Sementara itu, pemerintah juga harus terus mendorong efektivitas pembiayaan investasi melalui penguatan BUMN sebagai agen pembangunan. BUMN berperan aktif untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan yang dilakukan secara selektif, berdasarkan prioritas yang makin tajam, dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, dan kesiapan proyek atau program secara teknis.
Kelima, menjaga agar pelaksanaan kebijakan fiskal di tahun 2022 dapat berjalan optimal. Kebijakan fiskal tahun 2022 harus memberikan fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2020.
Selanjutnya: Tahun depan, tarif pajak korporasi turun, tapi tarif PPN direncanakan naik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
