Sri Mulyani Bantah Pangkas Anggaran Daerah di 2026

Selasa, 02 September 2025 / 14:06 WIB

ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menegaskan pemerintah tidak melakukan pemangkasan anggaran daerah pada 2026

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah tuduhan mengenai pemerintah yang memotong dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026.

Ia menegaskan bahwa keberpihakan APBN kepada daerah tidak hanya bisa diukur dari besaran TKD saja.

Menurutnya, berbagai program belanja pemerintah pusat juga langsung dirasakan masyarakat di daerah.

"Belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.376,9 triliun itu yang menikmati daerah. Masyarakatnya, termasuk pemerintah daerahnya, karena ini adalah program-program penting di daerah untuk bisa melayani dan memperbaiki kesejahteraan rakyat di daerah," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama DPD RI, Selasa (2/9).

Ia memerinci sejumlah program besar yang menyasar rakyat di daerah. Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp 28,7 triliun menjangkau 10 juta keluarga miskin.

Bantuan pendidikan melalui PIP dan KIP kuliah mencapai Rp 63,6 triliun, sementara kartu sembako senilai Rp 43,8 triliun diberikan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat.

Selain itu, jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin dan pekerja penerima upah sebagian didukung APBN sebesar Rp 69 triliun, termasuk cek kesehatan gratis Rp 7,3 triliun.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp 22,5 triliun untuk revitalisasi sekolah dan madrasah, serta Rp 27,9 triliun bagi program sekolah rakyat dan sekolah unggulan.

Tak hanya bantuan sosial dan pendidikan, infrastruktur di daerah juga menjadi perhatian.

APBN mengalokasikan Rp 24,3 triliun untuk preservasi jalan dan jembatan, Rp 48,7 triliun untuk perumahan, Rp 12 triliun bagi pembangunan bendungan dan irigasi, hingga Rp 6,6 triliun untuk pembangunan kampung nelayan dan pergaraman nasional.

Program kesehatan ibu dan anak melalui MBG mencapai Rp 335 triliun, tunjangan profesi guru dan dosen non-PNS Rp 63,5 triliun, serta dukungan cadangan pangan lewat Bulog sebesar Rp 28,5 triliun.

Sementara itu, subsidi energi dan kompensasi disiapkan Rp 381,3 triliun, serta subsidi non-energi seperti pupuk dan KUR tetap diarahkan untuk petani dan UMKM di daerah.

Sri Mulyani menegaskan, pemerintah juga menguatkan pembangunan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) 2025–2026 dengan alokasi Rp 13,6 triliun.

Program ini mencakup optimalisasi lahan di 13 provinsi, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga pembangunan jalan daerah senilai Rp 10,2 triliun di 37 provinsi.

"Nanti pelaksanaannya pasti kementerian lembaga sesuai instruksi Presiden harus terus bersinergi koordinasi komunikasi dengan daerah. Ini supaya tidak menikmati persepsi seolah-olah anggaran untuk daerah dipotong atau diturunkan karena uang yang ke daerah itu sebetulnya meningkat," pungkasnya.