Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor's memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 ini hanya mampu mencapai 5%. Sedangkan, sepanjang 2016-2019 rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahunnya diperkirakan sebesar 5,5%.
Menanggapi proyeksi dari S&P itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih baik dari 5%.
"Situasi ekonomi kita lumayan baik. Kita masih melihat pertumbuhan ekonomi masih bisa di atas 5% tahun ini," tutur Darmin ditemui di kantornya Rabu malam (1/6).
S&P juga mengestimasikan, defisit fiskal tahun ini melebar ke angka 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih besar dari defisit 2015 silam yang berada di level 2,5% dari PDB.
Sementara itu sepanjang 2016-2019, defisit fiskal rata-rata per tahun diperkirakan sebesar 3% dari PDB. Darmin menyatakan, proyeksi dari S&P tersebut kemungkinan dikarenakan kekhawatiran S&P akan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
"Memang barangkali, (S&P memproyeksikan demikian) mungkin soal APBN-nya yang mereka anggap ada risiko," kata dia.
Meski begitu, mantan Gubernur Bank Indonesia itu yakin belum diberikannya rating investment grade dari S&P tidak akan banyak mempengaruhi minat investasi.
"Kita mengurusi ekonomi kita. Ya, ini ekonomi bukan hanya karena itu (penilaian). Kita tentu bersyukur kalau rating meningkat. Tapi kalau tidak, ya itu penilaian dia (S&P)," ujar Darmin.
Tax Amnesty
Dihubungi terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Bobby Hamzar Rafinus mengatakan, memang terlihat tekanan fiskal tahun ini cukup berat.
S&P menyoroti langkah pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, proyeksi pendapatan per kapita 3.600 dollar AS juga jelas dikarenakan tekanan pada nilai tukar yang berkisar antara 13.500 - 13.600 per dollar AS.
"Mudah-mudahan kalau tantangan fiskal bisa teratasi, tahun depan semoga ada kenaikan peringkat," kata Bobby.
"Mudah-mudahan langkah kita seperti realisasi belanja pemerintah yang lebih cepat, menahan defisit di kisaran 2,5% dari PDB lewat pemangkasan belanja, dan peningkatan penerimaan pajak lewat tax amnesty, bisa dilihat," imbuh Bobby. (Estu Suryowati)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
