Reporter: Grace Olivia | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usai menghadiri Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan siap memfinalisasi beleid Daftar Negatif Investasi (DNI). Sebelumnya, Darmin akan kembali menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan asosiasi pengusaha serta kementerian terkait sebelum membawa draf DNI kepada Presiden Joko Widodo.
"Kemarin saya sosialisasi di Kadin, saya datang untuk menjelaskan. Intinya tidak ada UKM yang dibuka untuk asing," ujar Darmin, Rabu (28/11).
Darmin mengakui, berita yang beredar di kalangan pengusaha mengenai relaksasi DNI memang impang siur. Ia bahkan bercerita, dirinya sempat diprotes oleh salah seorang pengusaha tempe yang menolak industrinya dibuka untuk investasi asing.
"Dari mana lagi dapat berita? Nggak betul itu, saya bilang," ucapnya.
Darmin juga menjelaskan, ada sejumlah industri yang terpaksa harus direlaksasi investasinya untuk asing. Diantaranya ialah industri crumb rubber (serbuk karet).
"Tapi itu juga kan kita tidak buka ke asing begitu saja, tetap harus bermitra dengan para petani dengan minimum sekian persen. Jadi ini sebenarnya sekaligus membuka ruang untuk petani," terang Darmin.
Berbekal sosialisasi yang menurut Darmin berjalan lancar kepada para pengusaha, draf DNI yang baru akan difinalisasi akhir pekan ini. Darmin mengatakan, ia akan kembali memanggil kementerian terkait untuk mengadakan rapat koordinasi terakhir.
"Saya harus duduk dulu dengan mereka (menteri-menteri). Siapa tau ya kan masih ada yang kurang. Harapannya pembahasan sudah selesai," tukasnya.
Usai finalisasi bersama para menteri terkait, Darmin blang akan mengantarkan draf beleid DNI tersebut ke Presiden, Senin (3/12).
Sementara, terkait revisi Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) soal Tax Holiday, Darmin juga bilang pembahasan sudah selesai. Hanya, ia belum memastikan apakah pengundangan aturan tersebut telah rampung.
"Bu Menkeu kan lagi ada di acara G20 di Argentina. Terakhir saya kontak hanya bahas soal kebijakan menolkan pungutan ekspor CPO. Saya belum tahu kalau PMK (tax holiday)," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
