Reporter: Agus Triyono | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Kementerian Perhubungan berencana mengevaluasi tarif angkutan umum. Langkah ini mereka lakukan setelah awal Agustus 2014 kemarin, pemerintah melarang penjualan solar bersubsidi di beberapa wilayah di Indonesia.
Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan, untuk mengevaluasi tarif, dalam waktu dekat pihaknya akan segera mengumpulkan sejumlah organisasi angkutan untuk membicarakan tarif yang berlaku. “Kita kumpulkan dalam waktu dekat ini, supaya kalau ada kenaikan, kenaikan yang terjadi tidak terlalu tinggi dan membebani masyarakat,” katanya di Kantor Kementerian Perhubungan, Senin (4/8).
Seperti diketahui pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas pada awal Agustus telah melarang penjualan solar bersubsidi di wilayah Jakarta Pusat. Bukan hanya itu saja, di wilayah tertentu, penjualan solar bersubsidi juga dibatasi hanya bisa dilakukan sejak pukul 6 pagi sampai 18 sore saja. Sementara itu pada malam hari solar bersubsidi dilarang untuk dijual.
Mangindaan mengatakan bahwa kebijakan tersebut akan mempengaruhi besaran biaya operasional angkutan. “Makanya itu tarif akan kita kaji” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)