kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45963,73   -4,04   -0.42%
  • EMAS1.310.000 -1,06%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Skema tarif PPh orang pribadi akan diubah, berikut usulan dari pengamat pajak


Minggu, 23 Mei 2021 / 06:30 WIB
Skema tarif PPh orang pribadi akan diubah, berikut usulan dari pengamat pajak
ILUSTRASI. Mengejar Potensi Penerimaan Pajak


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mengatur strategi untuk sumber penerimaan pajak baru di tahun depan. Salah satunya dengan mengubah skema pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP).

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022 berencana menambah layer pendapatan kena pajak dan memperbaiki tarif PPh OP. Tujuannya, untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi menilai tahun depan merupakan momentum yang pas bagi pemerintah meningkatkan tarif PPh OP untuk mendorong penerimaan pajak. Hal ini mempertimbangkan bahwa untuk penghasilan orang super kaya cenderung tidak terdampak pandemi virus corona. Apalagi tahun ini ekonomi sudah mulai membaik.

Prianto merekomendasikan agar pemerintah menambah satu layer PPh orang pribadi. Untuk penghasilan Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar dikenakan tarif 30%. Kemudian, bagi penghasilan di atas Rp 1 miliar per tahun dibanderol tarif 35%.  

Baca Juga: Pemerintah berencana menambah lapisan PPh orang pribadi, ini kata pengamat pajak

“Sehingga ada keadilan vertikal, karena prinsipnya ability to pay semakin tinggi penghasilan semakin besar pajak yang dibayarkan,” kata Prianto kepada Kontan.co.id, Jumat (21/5).

Prianto menambahkan jika rencana tersebut direstui oleh DPR RI, maka akan mendorong optimalisasi wacana program tax amnesty jilid II. Sebab, sebagian orang yang tergolong dalam penghasilan kena pajak dengan tarif baru tersebut diyakini akan mengikuti tax amnesty. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rencana kenaikan tarif PPh OP tahun depan tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Revisi UU KUP tersebut telah ditetapkan DRR RI dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2021. Rencananya pada paruh kedua tahun ini akan segera dibahas.

Selanjutnya: Pengamat: Rencana pengurangan non-objek PPN barang dan jasa bisa tingkatkan tax ratio

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Negosiasi & Mediasi Penagihan yang Efektif Guna Menangani Kredit / Piutang Macet Using Psychology-Based Sales Tactic to Increase Omzet

[X]
×