Polri Resmi Pecat Irjen Pol Ahrie Sonta

Reporter: Aura Putri | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, keputusan tersebut diambil Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri setelah menggelar sidang etik selama sekitar 11 jam pada Selasa (10/11/2026).

"Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan yang pertama, sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar sinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," ujar Isir dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga: Presiden Prabowo Kunjungi Aceh Hari Ini, Resmikan Masjid Giok dan Sekolah Rakyat

Isir menjelaskan, dalam persidangan Ahrie dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait penggunaan kewenangan dan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang tidak sesuai prosedur.

Meski dijatuhi sanksi pemecatan, Ahrie menyatakan akan menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Isir mengatakan, pengajuan banding tersebut akan diproses melalui komisi banding sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.

Sebelumnya, Ahrie Sonta menjadi satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Tiga tersangka lainnya yakni mantan Kapolri sekaligus eks Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.

Baca Juga: Inilah Link Download & Isi Putusan MA yang Batalkan Suket Ijazah SMA Gibran

Bareskrim Polri juga mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak lain, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News