Kabakom Bantah Prabowo Beri Saran ke Gibran untuk Maju ke PTUN

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengaku mendapatkan masukan dari Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan keabsahan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Menurut Syahganda, Prabowo telah menerima masukan dari Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan Gibran tidak memiliki peluang untuk membuktikan keabsahan ijazahnya di PTUN. 

Hal ini mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstituti (MK) yang bersifat final dan mengikat. Begitu pula dengan putusan MA yang juga telah final. 

"Intinya saya membenarkan Menko Yusril karena saya di Istana ngobrol dengannya dan tiba-tiba dia yang terakhir dipanggil presiden dan dia keluar dengan pernyataan peluang Gibran untuk ke PTUN (tidak bisa). Sementara Gibran awalnya bilang seolah-olah Presiden minta fight di PTUN" kata Syahganda pada awak media, Rabu (11/11/2026). 

Menurut Syahganda, Yusril menjadi orang terakhir yang berdiskusi langsung dengan Presiden terkait hal itu. Usai pertemuan itu, Yusril memberikan pernyataan kepada awak media terkait minimnya peluang Gibran melanjutkan gugatan ke PTUN. 

Baca Juga: Yusril: Gibran Sulit Buktikan Keabsahan Ijazah Lewat PTUN

Menurutnya, apa yang disampaikan Yusril telah mencerminkan pandangan Prabowo. Atas dasar itu, Syahganda menilai bahwa Prabowo tidak mungkin meminta kepada Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya ke PTUN. 

"Yusril yang belakangan keluar dari ruangan Presiden dan saya saksinya tentu yang benar itu Yusril," terang Syahganda 

Gibran sebelumnya mengaku akan fight di PTUN mengenai polemik surat keterangan ijazah SMA miliknya. Gibran mengaku akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA tidak sah dan batal.

"Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," ujarnya. 

Sementara itu Yusril sempat menjabarkan logika hukum mengenai perkara ijazah Gibran yang telah diputus MK dan MA. Dia mengatakan putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah bersifat final sehingga tidak menyisakan jalur hukum lain.

Baca Juga: Inilah Link Download & Isi Putusan MA yang Batalkan Suket Ijazah SMA Gibran

"Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). 

"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," ujarnya. 

Yusril menyebut tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap dua putusan itu. Menurutnya, Gibran tidak dapat mengajukan banding karena bukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara itu.

"Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu. Oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding," kata Yusril.

Baca Juga: Gibran Masih Bertugas, Yusril Beberkan Mekanisme Jika Wapres Mengundurkan Diri

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News