Reporter: Hikma Dirgantara | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia yang merupakan tuan rumah KTT G20 ke-17 tentunya telah menyiapkan berbagai isu untuk dibahas. Salah satunya adalah Finance Track di G20 memfokuskan pada sistem pembayaran di era digital, khususnya dalam pembahasan standarisasi pembayaran lintas negara (cross-border).
Indonesia sendiri sudah menyiapkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BPSI) 2025 yang di dalam menghadirkan sistem pembayaran yang memudahkan bagi pengguna dan pengusaha lewat QR Indonesia Standard (QRIS).
Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, sejauh ini sistem pembayaran QRIS sudah terbukti efektif dan diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Apalagi, adopsi QRIS sendiri juga sudah terhitung masif dan cepat.
Bhima juga menyebut, QRIS merupakan salah satu inovasi pembayaran digital yang paling adaptif. Oleh karena itu, ia menilai rencana integrasi pembayaran dengan sistem serupa secara global, khususnya di ASEAN sangatlah memungkinkan.
“Saat ini sudah ada standardisasi QR yang akhirnya memungkinkan e-wallet manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Dari segi keamanan, sejauh ini juga sudah teruji dan belum ada permasalah yang serius,” kata Bhima ketika dihubungi Kontan.co.id, Rabu (15/6).
Baca Juga: Jelang G20, Antisipasi Otoritas Indonesia Minimalisir Guncangan Ekonomi Global
Dengan integrasi tersebut, ia meyakini masyarakat dan pelaku usaha akan menjadi kelompok yang paling diuntungkan. QRIS dianggap punya kelebihan interoperable. Pasalnya, lewat QRIS, transaksi pembayaran akan menjadi lebih mudah karena bisa menggunakan fasilitas e-wallet atau mobile banking apapun, praktis karena semuanya sudah terhubung dengan internet, dan aman.
Bhima juga menyebut Indonesia juga akan diuntungkan ketika penggunaan QRIS sudah semakin meluas. Hal ini dikarenakan akan semakin mendorong volume transaksi yang pada akhirnya bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.
“Hanya saja, permasalahan seperti infrastruktur, edukasi dan sosialisasi masih jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia,” imbuh Bhima.
Menurutnya, stabilitas jaringan internet adalah kunci utama agar adopsi QRIS bisa berjalan efektif. Oleh karena itu, pemerataan kecepatan internet melalui investasi pada pembangunan jaringan, khususnya di wilayah pelosok masih harus terus dilakukan.
Permasalahan lainnya adalah sosialisasi dan edukasi, baik kepada para pengusaha maupun pengguna. Dari sisi pengusaha, para pelaku di pasar tradisional menjadi prioritas utama mengingat mereka punya kontribusi terhadap 70% penjualan ritel nasional. Perlu edukasi untuk meyakinkan mereka bahwa pembayaran menggunakan QR itu diterima konsumen dan bisa memudahkan pengaturan keuangan karena uang langsung masuk rekening.
“Sementara dari sisi pengguna, perlu edukasi yang lebih gencar kepada para generasi X maupun baby boomers yang cenderung gagap terhadap teknologi. Mereka harus dijelaskan dan didorong untuk menggunakan sistem pembayaran QRIS,” kata Bhima.
Baca Juga: Dukung Penerapan Integrasi Sistem Pembayaran Global, Begini Upaya DANA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
