Lembaga Asing Ini Ingatkan Defisit Anggaran 2026 Bisa Melebar dari Target

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sinyal kewaspadaan bagi ketahanan fiskal Indonesia mulai menyala. Pasalnya, sejumlah lembaga keuangan dan organisasi asing mewanti-wanti terjadinya lonjakan defisit fiskal di 2026.

Bahkan dalam laporan IMF terbaru bertajuk “Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment", IMF mendorong pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara di tengah belanja negara yang ekspansif.

Dalam laporan tersebut, IMF simulasi skenario kenaikan bertahap pajak penghasilan (PPh) karyawan atau PPh Pasal 21 sebagai salah satu opsi pembiayaan peningkatan investasi publik Indonesia.

IMF memproyeksikan pemerintah Indonesia dapat menaikkan investasi publik secara bertahap sebesar 0,25% hingga 1% PDB dalam 20 tahun ke depan.

Pada tahap awal, tambahan belanja investasi diasumsikan dibiayai melalui defisit. Namun dalam jangka menengah, IMF memasukkan skenario mobilisasi penerimaan negara melalui kenaikan bertahap pajak penghasilan karyawan (labor income tax).

Skema ini bersifat ilustratif dalam model, tetapi menunjukkan bahwa tambahan penerimaan sekitar 0,3% PDB dapat dihasilkan secara gradual untuk menekan kembali defisit agar tetap sesuai dengan aturan fiskal.

"Pilihan menggunakan pajak penghasilan karyawan di antara skema pembiayaan untuk mengumpulkan pendapatan merupakan contoh yang ilustratif," tulis IMF dalam laporannya, Minggu (15/2).

Kombinasi kenaikan investasi dan penyesuaian pajak ini dinilai masih menjaga defisit di bawah ambang 3% PDB.

Berdasarkan riset KONTAN, ada beberapa lembaga asing yang memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 akan melebar signifikan, bahkan ada yang memprediksi bakal menjebol ambang batas legal 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

1. Citigroup

Proyeksi paling mengkhawatirkan datang dari CitiGroup. Dalam analisis terbarunya, CitiGroup memperkirakan defisit fiskal Indonesia pada 2026 berpotensi menembus angka 3,5% dari PDB. Jika ini terjadi, Indonesia akan melanggar aturan disiplin fiskal yang membatasi defisit maksimal 3%.

CitiGroup menyoroti dua pemicu utama, yakni lonjakan belanja untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kebutuhan dana besar untuk rekonstruksi pascabanjir di wilayah Sumatra.

Kondisi ini diperparah oleh kinerja penerimaan negara yang diprediksi belum pulih sepenuhnya, sehingga ruang fiskal pemerintah menjadi sangat sempit.

2. IMF, Fitch dan OECD

Setali tiga uang, Dana Moneter Internasional (IMF) dalam Laporan Konsultasi Pasal IV Tahun 2025 memperkirakan defisit 2026 akan mencapai 2,9% dari PDB. Angka ini lebih tinggi dari target pemerintah yang dipatok sebesar 2,7%.

IMF menilai pemerintah perlu sangat berhati-hati dalam mengelola anggaran agar tetap memiliki ruang jika terjadi guncangan ekonomi global.

Lembaga pemeringkat kredit Fitch Ratings juga memberikan angka yang sama, yakni 2,9%. Sementara itu, OECD memprediksi defisit Indonesia akan terus tertahan di level tinggi mendekati 2,9% sepanjang periode 2025–2027.

3. Bank Dunia (World Bank)

Bank Dunia (World Bank) melalui laporan Indonesia Economic Prospect Desember 2025, memproyeksikan defisit 2026 stabil di angka 2,8%.

Namun, Bank Dunia memberikan catatan kritis, yakni target penerimaan negara tahun 2026 dianggap terlalu ambisius.

Masalahnya, jika penerimaan meleset dari target, pemerintah harus melakukan penyesuaian belanja yang drastis agar defisit tidak melewati plafon.

Bank Dunia juga memperingatkan kenaikan rasio utang publik terhadap PDB yang diperkirakan merangkak naik dari 40% pada 2024 menjadi 42% pada 2027.

Selain itu, kebutuhan pembiayaan bruto (utang baru) diprediksi meningkat dari 5,5% menjadi 7% dari PDB karena tingginya beban defisit dan pembayaran utang jatuh tempo.