Sindikat penipuan penerimaan CPNS dibongkar

Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membongkar sindikat penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil lewat internet.

Setidaknya ada 17 situs yang diduga oleh kementerian tersebut telah memberikan informasi  bohong mengenai penerimaan PNS tahun 2016. Situs itu antara lain;

http://www.cpns2016.com2.
http://www.cpns.info/2016/02/rekrutmen-penerimaan-cpns-2016tetap.html3.
http://www.cpms.info/2015/09/penerimaan-cpns-mulai-digelar-maret-2016.html4.
http://www.lowongankerja.com/2015/04/pendaftaran-cpns-guru.html5.
http://cpns.rikowijaya.com/2015/04/pendaftaran-cpns-guru.html6.
http://www.infocpns2016.com/agenda-jadwal-pendaftaran-cpns-2016-bulan-september/7.
http://pendaftarancpns.com/201602/09/pendaftaran-cpns-2016-bulan-september/8.
http://.rikowijaya.com/2014/09/pendaftaran-cpns-html9.
http://www.regcpns.com/2015/09/hal -yang-dibutuhkan-untuk-mengikuti.html10.
http://www.cpns2016.com/2015/09/jadwal-cps-maret-2016-pendaftaran.html11.
http://www.cpns2016.com/716/regirstrasi-pendaftaran-cpns-maret-2016-pendaftaran.html12.
http://www.pendaftaran-cpns-blogspot.co/2015/11/cpns-2016-menpan-daftar-formasi-cpns.html13.
http://www.infolowongancpns.com/daftar_instansi-yang-membuka-lowongan-cpns-2015-201514.
http://www.cpns.info/p/daftar-isi.html15.
http://www.cpns2016.net16.
http://www.teskerja.com/2015/10/formasi-dan-pendaftaran-cpns-2016-2017-sumatera-utara.html17.
http://www.posmetro.info/2015/12/sebarkan-akhirnya-pendaftaran-cpns-2016.html 

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman mengatakan, pemerintah sampai saat ini belum memutuskan adanya program penerimaan PNS.

"Belum ada program penerimaan, termasuk tahun 2016," katanya dalam sebuah pernyataan yang diterima KONTAN, Rabu (10/2).

Atas dugaan penyebaran berita bohong itulah, Suryatman mengatakan, kementeriannya melaporkan ke- 17 situs tersebut ke Bareskrim Mabes Polri. "Karena ini berimplikasi ke penipuan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News