/2026/09/04/1544099232.jpg "Siap-Siap! Aturan Pembatasan Pertalite & Biosolar Mulai Diformulasikan")
Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto
KONTAN.CO.ID - Jakarta. Meski harga minyak mentah terus naik, pemerintah menjanjikan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) khusus penugasan, Pertalite maupun BBM bersubsidi, Biosolar. Walaupun tidak naik, pemerintah akan membatasi penyaluran Pertalite dan Biosolar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pembelian Pertalite dan Biosolar nantinya hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima subsidi.
Bahlil menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/9/2026). "Ya, memang kami lagi ada memformulasikan aturannya," ujar Bahlil.
Pemerintah antisipasi peralihan konsumen ke BBM subsidi
Menurut Bahlil, penyusunan aturan pembatasan BBM subsidi diperlukan untuk mengantisipasi peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.
Peralihan atau shifting tersebut berpotensi meningkatkan permintaan terhadap Pertalite dan Biosolar, terutama ketika harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan.
Bahlil pun mengimbau masyarakat yang tergolong mampu untuk tidak menggunakan BBM subsidi. Ia menegaskan, subsidi BBM seharusnya diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya.
"Makanya dalam berbagai kesempatan kan saya menganjurkan agar saudara-saudara yang mampu, yang mobilnya bagus, tolonglah kita jangan sampai memakai BBM subsidi. Karena BBM subsidi itu kan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," kata dia.
Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Siapkan Langkah Internal Usai OTT KPK
Desil 9 dan 10 masuk rencana pembatasan Pertalite
Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan penataan penyaluran Pertalite berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Dalam skema tersebut, kelompok masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 direncanakan tidak lagi diperbolehkan mengonsumsi BBM subsidi.
Sebagai informasi, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Setiap desil mencakup sekitar 10% keluarga dalam populasi.
Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Sementara itu, desil 9 dan 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Tonton: TPIA Gandeng BMRI, Bangun Ekosistem Bisnis Petrokimia
Antrean BBM subsidi terjadi di sejumlah SPBU
Rencana penataan subsidi BBM tersebut juga muncul di tengah antrean panjang pembelian BBM subsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina.
Salah satu wilayah yang mengalami antrean panjang adalah Makassar, Sulawesi Selatan.
Bahlil menjelaskan, antrean tersebut dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya adalah peralihan konsumen ke BBM subsidi seiring kenaikan harga BBM nonsubsidi yang mengikuti pergerakan harga minyak dunia.
Meski demikian, Bahlil memastikan stok BBM nasional masih dalam kondisi aman.
"BBM itu kan secara cadangan stok nasional kita kan dalam batas minimal nasional, 18-20 hari," ujar Bahlil.
Ia juga menyebut antrean panjang di Makassar turut dipengaruhi dugaan penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak-pihak tertentu.
"Memang terjadi antrian panjang karena banyak faktor, salah satu diantaranya adalah ada memang pihak-pihak ngantri di pompa bensin hanya untuk, ya ada maksud lain lah kira-kira begitu. Dan alat buktinya kan sudah banyak ya," kata dia.
Sumber: https://money.kompas.com/read/2026/09/16/143101226/bahlil-siapkan-aturan-untuk-batasi-pembelian-pertalite-dan-biosolar?page=all#page2.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
