kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   -25.000   -1,30%
  • USD/IDR 16.295   -10,00   -0,06%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%

Setelah 8 Oktober, kepemimpinan Ical ilegal


Sabtu, 20 September 2014 / 20:17 WIB
Setelah 8 Oktober, kepemimpinan Ical ilegal
ILUSTRASI. Manfaat Jambu Air Merah untuk Kesehatan Perempuan


Sumber: TribunNews.com | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Politisi Partai Golkar Indra J. Piliang mengatakan, partai Golkar mesti menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) pada 8 Oktober 2014. Jika tidak, kepemimpinan Aburizal Bakrie atau yang karib disapa Ical setelah 8 Oktober 2014 ilegal.

“Kami sampai sekarang tetap menginginkan Munas diselenggarakan pada Oktober ini, bulan Oktober depan. kalau tidak, per 8 Oktober 2014 nanti posisi ketua umum Golkar sekarang bisa jadi illegal atau inkonstitusional,” ujar Indra di Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (20/9).

Menurut pria yang pernah dipecat dari kepengurusan DPP Golkar ini, berdasarkan anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar, Munas diselenggarkan per lima tahun sekali, sehingga Munas seharusnya dilakukan pada tahun 2014 bukan 2015.'

“Berdasarkan Anggaran dasar yang merupakan aturan tertinggi harusnya tahun sekarang bukannya tahun depan,” ujar Indra.

Apabila tetap dipaksakan, lanjut Mantan Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar tersebut akan terjadi kekacauan di internal partai Golkar. Selain akan terjadi kevakuman kepengurusan, juga akan banyak pihak yang mengklaim menjadi ketua umum Golkar.

“Setelah 8 Oktober, apabila tidak terjadi munas, maka akan terjadi dua pilihan, kalau tidak Munaslub, maka akan ada pihak pihak yang akan mengklaim sebagai ketua umum Golkar, saya sendiri bisa saja menyebut sebagi ketua umum Golkar setelah tanggal 8 (oktober), karena tidak ada legalitas kepemimpinan partai Golkar pasca 8 oktober,” ujar Indra.

Penyelenggaraan Munas yang beragendakan pertanggungjawaban kepemimpinan, masih menjadi perdebatan di internal partai Golkar. Pihak yang menginginkan Munas diselenggarakan tahun 2015 beralasan rekomendasi Munas di Riau 2009 menyebutkan Munas selanjutnya dilaksanakan pada tahun 2015.

Sementara itu pihak yang menginginkan Munas diselenggarakan tahun ini berargumen bahwa berdasarkan AD/ART partai, Munas diselenggarakan per lima tahun. Jika Munas sebelumnya diselenggarakan 2009 maka munas selanjutnya dilaksanakan pada tahun 2014. (Taufik Ismail)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×