Sepuluh Asosiasi Pertanian Tolak Daging Sapi Brazil

Sumber: KONTAN |

JAKARTA. Penolakan rencana impor daging sapi dari Brazil terus bergaung. Kini, penolakan datang dari sepuluh asosiasi pertanian yang menilai impor daging dari Brazil, yang belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK), sangat berbahaya.

Kesepuluh asosiasi ini tergabung dalam Forum Penyelamat Negara dari Penyakit Mulut dan Kuku. Mereka antara lain Wahana Masyarakat Tani Indonesia (Wamti), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Asosiasi Importir Daging Indonesia (Aspidi) dan Perhimpunan Petani Sapi Kerbau Indonesia (PPSKI)

Teguh Boediyana, Sekretaris Jenderal PPSKI mengatakan, meski masih kontroversial, Departemen Pertanian (Deptan) telah mengirimkan notifikasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang impor daging itu ke Organisasi Perdagangan Dunia atau world trade organization (WTO). "Makanya besok (hari ini) kami akan mengirim surat ke Deptan," cetus Teguh di Jakarta, kemarin.

Dalam surat itu, forum akan mendesak Deptan untuk tidak tergesa-gesa meneken Permentan soal impor daging sapi meski tidak bertentangan dengan peraturan WTO. Forum ini juga meminta agar rencana impor ini dibicarakan terlebih dahulu dengan asosiasi pertanian dan komisi pertanian di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Catatan saja, polemik impor daging Brazil ini bermula saat Deptan menyatakan akan mengubah Permentan soal impor daging sapi. Beleid ini menyatakan bahwa pemerintah akan memperbolehkan impor daging sapi dari zona yang bebas PMK. Selama ini, Deptan hanya merestui impor dari negara yang bebas penyakit menular hewan tersebut.

Nah, akibat ketentuan itu, Brazil yang belum sepenuhnya bebas PMK bisa melakukan ekspor daging ke Indonesia. Semula, Deptan sama sekali tak membolehkan daging dari Negeri Samba itu.

Dalam sejumlah kesempatan, Menteri Pertanian Anton Apriyantono menjamin impor itu akan berasal dari zona bebas PMK. Alhasil, daging sapi ini aman dikonsumsi. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini bahkan balik menuding, pengusaha daging melakukan kartel dan monopoli impor daging.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News