Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Yudho Winarto
Menurutnya merek itu terdiri atas gambar, logo, susunan warna bahkan kata. Dirinya mencotohkan bila investor membeli Merek Kapal Api dan Merek Dua Kelinci ya berarti bukan hanya mendapatkan Merek Kapal Api dan Dua Kelinci saja tetapi gambar kapal api dan dua kelincinya juga jadi berhak digunakan.
Jadi tidak terpisah-pisah dalam artian merek dan gambar beli terpisah-pisah, merek harga sekian, gambar harga sekian.
“Merek artinya tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna. Sehingga merek Nyonya Meneer dengan gambar Nyonya Meneer itu juga bagian dari merek nama Nyonya Meneer,” lanjutnya.
Pasal 1 dan Pasal 2 ayat 3 UU 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya menggunakan tanda koma (,) bukan atau.
Sehingga dengan tanda koma (,) maka apapun yang ada pada merek yang terdaftar misal merek Nyonya Meneer dan ada gambar Nyonya Meneer, maka gambar Nyonya Meneer pun secara hukum sudah ikutan jadi satu-kesatuan menurut pasal 2 ayat 3 UU Merek dan Indikasi Geografis tadi.
Bahkan Charles Saerang daftarkan hak cipta atas gambar yang merupakan bagian tak terpisahkan dari merek Nyonya Meneer pada 2019.
Baca Juga: Sido Muncul belum putuskan penggunaan aset Nyonya Meneer
Ibarat beli hak cipta atas sebuah lagu, ya setelah dibeli, pembeli berhak memproduksi ulang atau mengarasemen ulang dengan notasi musik, tanda kunci, melodi, ritme/irama, harmoni, tempo, dinamik, dan tangga nada yang sama. karena sudah dibeli lagunya, otomatis kunci lagunya atau tanda kunci termasuk notasi musik pun hak nya ikutan berpindah.
Aneh menurutnya kalau misalnya beli lagu berjudul Menghapus Jejakmu yang dinyanyikan BCL dan Ariel 'Noah', tetapi hanya dapat judulnya dan liriknya saja tapi tidak dapat notasi musik, tanda kunci lagu dan tidak boleh pakai not yang sama, nada naik turun yang sama.
“Jadi kalau misalnya dianggap ada perbuatan melawan hukum dalam proses terjadinya penjualan merek Nyonya Meneer yang hanya terjual seharga Rp 10,28 miliar, maka ya gugat ke Pengadilan Umum /Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Niaga karena Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa jual beli merek dagang,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
