Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diangkat dalam struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
FOLU Net Sink 2030 merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.
Baca Juga: PSI Buka Suara Soal Banyak Kader Masuk Jajaran FOLU Net Sink 2030
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengkhawatirkan masuknya figur-figur yang dekat dengan kekuasaan dalam struktur organisasi lembaga tertentu, termasuk OMO FOLU, dapat berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat.
"Saya melihat ini bisa memunculkan conflict of interest. Kebijakan yang dihasilkan nantinya justru lebih menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas," ujar Trubus kepada Kontan.co.id, Kamis (6/3).
Ia menegaskan bahwa jabatan tertentu sebaiknya diisi oleh profesional yang memiliki kompetensi di bidangnya, bukan oleh politisi atau pengusaha.
Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa praktik nepotisme masih terjadi di Indonesia.
Baca Juga: Sejumlah Kader PSI Jabat Struktur FOLU Net Sink 2030, Tata Kelola Dipertanyakan
"Situasi ini perlu dievaluasi atau bahkan dibatalkan karena berpotensi mencerminkan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN)," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni menanggapi beredarnya keputusan terkait pengangkatan kader PSI dalam tim pengurus Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 32 Tahun 2025, yang belakangan beredar di media sosial. Kepmen ini mengatur struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Raja Juli membenarkan bahwa dokumen tersebut asli dan memang dikeluarkan oleh Kementerian LHK.
"Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (6/3).
Ia menjelaskan bahwa revisi struktur organisasi OMO FOLU tahun 2025 merupakan bentuk penyempurnaan dari struktur sebelumnya.
Baca Juga: Struktur FOLU Net Sink 2030 Didominasi Kader PSI, Menhut Raja Juli Buka Suara
Raja Juli juga tidak membantah adanya kader PSI dalam OMO FOLU. Namun, ia menegaskan bahwa organisasi ini terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), mantan ASN, serta pihak eksternal yang dapat membantu pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030.
"Pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 Tahun 2025 ini sama dengan pendanaan OMO sebelumnya, yaitu berasal dari donor dan/atau negara mitra. Saya pastikan tidak bersumber dari APBN," jelasnya.
Selanjutnya: Macron Buka Pembahasan Perluasan Perlindungan Nuklir Prancis untuk Sekutu Eropa
Menarik Dibaca: InterSystems Luncurkan IntelliCare, Rekam Medis Elektronik Berbasis AI Terbaru
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
