kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.200   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Sebanyak 1,3 juta PNS tak punya rumah, eksistensi Bapertarum bakal digenjot


Selasa, 03 Mei 2011 / 19:45 WIB
Sebanyak 1,3 juta PNS tak punya rumah, eksistensi Bapertarum bakal digenjot
ILUSTRASI. Cristiano Ronaldo saat pertandingan Napoli vs Juventus di Stadion San Paolo, Naples, Italia, 25 Januari 2020.


Reporter: Dani Prasetya | Editor: Dupla Kartini

JAKARTA. Sebanyak 1,3 juta pegawai negeri sipil (PNS) belum memiliki rumah. Hal itu karena iuran yang dialokasikan untuk tabungan perumahan oleh setiap PNS belum optimal tersalurkan.

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa mengakui besaran gaji yang diterima PNS memang belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara optimal, termasuk usaha pemenuhan kepemilikan rumah.

Akibatnya, PNS yang sebagian besar berprofesi sebagai tenaga medis dan pendidik itu masih mengontrak atau bermukim di rumah dinas. "Dana yang ada belum optimal tersalurkan. Kita akan upayakan kembali eksistensi Bapertarum (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil) agar bisa dirasakan semua PNS," tutur Suharso, pada siaran pers, Selasa (3/5).

Suharso mengatakan, saat ini, dana yang terkumpul dari iuran PNS untuk tabungan perumahan mencapai Rp 6,1 triliun. Namun, jumlah tersebut belum digunakan secara optimal.

Meski Presiden telah memberi disposisi mengenai pengutipan gaji PNS sebesar 2,5% dari gaji pokoknya untuk tabungan, ternyata instruksi itu belum berjalan dengan baik. "Saya juga belum tahu mengapa hal ini belum dapat dilaksanakan dengan baik. Sampai sekarang belum ada perkembangan terkait tabungan PNS tersebut," katanya.

Apabila diasumsikan kebutuhan rumah bagi TNI sebesar 540 ribu unit dan pemerintah harus membangun 3000 unit rumah setiap tahun, maka setidaknya semua TNI harus menunggu 180 tahun untuk memiliki rumah. "PNS harus menunggu berapa lama? Kalau pemerintah tidak turun tangan maka kemungkinan besar waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan backlog (timbunan pekerjaan pembangunan rumah) bisa dua kali lipat," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×