kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

SBY: Belum ada pembahasan DNI di tingkat Menko


Kamis, 14 November 2013 / 15:55 WIB
SBY: Belum ada pembahasan DNI di tingkat Menko
ILUSTRASI. Pasar modal.Strategi Manajer Investasi Jaga Kinerja Reksadana Saham di Tengah Volatilitas Pasar.


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah telah terjadi pembahasan soal revisi aturan Daftar Negatif Investasi (DNI).

Padahal, sebelumnya, baik Menteri Koordinator bidang perekonomian Hatta Rajasa dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengaku sudah dilakukan pembahasan beberapa industri yang akan dibuka untuk asing.

Salah satunya adalah usulan revisi aturan DNI mengenai dibukanya industri sektor transportasi untuk asing. Di antaranya yaitu pengelolaan bandara. "Setelah saya cek, pemikiran ini juga belum dibahas di tingkat Menko," ujar SBY, saat membuka rapat sidang kabinet paripurna, Kamis (14/11) di Jakarta.

Hadir juga dalam rapat tersebut Hatta, dan sejumlah menteri kabinet Indonesia Bersatu II. Kepada para menterinya, SBY juga meminta agar soal revisi DNI ini tidak dijadikan polemik, dan seakan-akan sudah menjadi keputusan pemerintah.

Sebelumnya, Hatta mengatakan, revisi aturan DNI ini dilakukan supaya memberi kesempatan untuk meningkatkan investasi. Ia juga membantah kalau aturan DNI dibuat tanpa memperhatikan ketahanan industri dalam negeri.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah masih menggodok revisi DNI untuk investor asing pada sektor transportasi udara, salah satunya yaitu pengelolaan bandara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×