CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.364.000   21.000   0,90%
  • USD/IDR 16.751   22,00   0,13%
  • IDX 8.477   70,01   0,83%
  • KOMPAS100 1.176   10,87   0,93%
  • LQ45 857   8,49   1,00%
  • ISSI 295   1,89   0,64%
  • IDX30 447   4,13   0,93%
  • IDXHIDIV20 518   4,10   0,80%
  • IDX80 132   1,25   0,95%
  • IDXV30 137   1,00   0,73%
  • IDXQ30 143   1,18   0,83%

SBY ajak pemda sukseskan pembatasan BBM subsidi


Kamis, 19 Januari 2012 / 19:25 WIB
ILUSTRASI. Kapal perusak berpeluru kendali Angkatan Laut AS USS John S. McCain terlihat di perairan Singapura, 21 Agustus 2017.


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta keterlibatan penuh pemerintah daerah dalam program pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi. Terutama menyangkut kebijakan konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG).

"Kebijakan untuk konversi BBM ke BBG mari kita sukseskan. Para pimpinan daerah mesti terlibat penuh," kata SBY dalam instruksi khusus dalam rapat kerja pemerintah, Kamis (19/1).

Menurut SBY, langkah kebijakan pembatasan BBM Bersubsidi merupakan upaya tepat untuk menyelamatkan perekonomian dari dampak pengaruh krisis global maupun permasalahan dari dalam negeri. Dengan memastikan APBN dan fiskal tetap aman, meskipun di tengah gejolak harga minyak dunia. "Subsidi yang terlalu besar mesti terus dikurangi, apabila yang tidak tepat sasaran," katanya.

Sementara itu, Menteri koordinator Perekonomian Hatta Rajasa kembali menegaskan kebijakan pembatasan BBM Bersubsidi tetap berjalan pada 1 April mendatang. Dirinya juga membantah jika pemerintah mulai menyerah menyangkut pelaksanaan program konversi BBM ke BBG.

Mengingat program ini terbilang tidak mudah untuk dijalankan. Pemerintah pun mulai membuka opsi untuk menaikkan harga premium. "Kalau menurut saya opsi apa pun harus dibuka, toh kita tidak tahun tren ke depan seperti apa," katanya.

Meski diakui, untuk membuka opsi menaikkan harga premium terbentur dengan Undang-Undang APBN 2012. "Itu harus dibahas dulu. Dalam APBN sendiri masih dikunci," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×