CLOSE [X]
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |

Sambil menanti RUU Reformasi Perpajakan rampung, ini saran ke pemerintah


Kamis, 12 September 2019 / 18:50 WIB

Sambil menanti RUU Reformasi Perpajakan rampung, ini saran ke pemerintah
ILUSTRASI. Kantor pelayanan pajak


KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian bisa diundangkan pada tahun 2021. Artinya, penantian masyarakat untuk reformasi perpajakan masih lebih dari satu tahun lagi.

Direktur Eksekutif Center for Indoneisa Taxition (Cita) Yustinus Prastowo menilai, pemerintah tidak perlu mengeluarkan insentif baru. Menurutnya, ada enam hal yang harus menjadi fokus pemerintah.

Baca Juga: Pemerintah bisa mencabut insentif superdeduction tax bila tak efektif

Pertama, fokus terhadap harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dan aturan teknis, terutama masalah perizinan. Sehingga, penerapan di lapangan sejalan, tidak multitafsir dan memberi kepastian.

Kedua, menyederhanakan prosedur dalam perpajakan yang masih bertele-tele, supaya memberi kemudahan dan efisien. Ketiga, membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman teknis perpajakan, baik soal penafsiran pajak, hukum, maupun pemberian fasilitas atau permohonan yang merupakan hak Wajib Pajak (WP). 

“Pemberian fasilitas kepada WP berupa pengurangan pajak, restitusi, imbalan bunga, dan lain sebagainya,” kata Yustinus kepada Kontan.co.id, Kamis (12/9).

Keempat, memastikan pedoman pajak yang dibuat, semua petugas sampai level terbawah taat dan disiplin. Sehingga menjamin kepastian dan kenyamanan.

Kelima, pemeriksaan pajak harus betul-betul dijaga supaya akuntabel dan profesional. Misalnya, sengketa pajak sebisa mungkin substansial dan adil, pemerintah harus berani mengabulkan kalau itu benar.

Baca Juga: Keluarkan sejumlah biaya ini, perusahaan berhak dapat insentif superdeduction tax

Keenam, pemeriksaan dan pemanfaatan data harus terukur dengan menyasar kepada WP yang potensial berlandaskan data yang akurat. 

Yustinus menilai jika pemerintah bisa mengimplementasikan keenam hal tersebut dengan segera dan konsisten dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas bagi WP.

“Enam hal untuk membangun kepatuhan. Bisa dibilang semi insentif karena memberi kemudahan dan kepastian,” ujar Yustinus.


Reporter: Yusuf Imam Santoso
Editor: Noverius Laoli
Video Pilihan

Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0012 || diagnostic_api_kanan = 0.0023 || diagnostic_web = 0.1267

Close [X]
×