kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.673.000   5.000   0,19%
  • USD/IDR 17.892   34,00   0,19%
  • IDX 6.065   -51,80   -0,85%
  • KOMPAS100 792   -2,14   -0,27%
  • LQ45 597   -2,10   -0,35%
  • ISSI 211   -2,17   -1,02%
  • IDX30 338   -1,21   -0,36%
  • IDXHIDIV20 412   -3,14   -0,76%
  • IDX80 90   -0,27   -0,30%
  • IDXV30 111   -1,10   -0,99%
  • IDXQ30 108   -0,23   -0,22%

Sambil menanti RUU Reformasi Perpajakan rampung, ini saran ke pemerintah


Kamis, 12 September 2019 / 18:50 WIB
ILUSTRASI. Kantor pelayanan pajak


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian bisa diundangkan pada tahun 2021. Artinya, penantian masyarakat untuk reformasi perpajakan masih lebih dari satu tahun lagi.

Direktur Eksekutif Center for Indoneisa Taxition (Cita) Yustinus Prastowo menilai, pemerintah tidak perlu mengeluarkan insentif baru. Menurutnya, ada enam hal yang harus menjadi fokus pemerintah.

Baca Juga: Pemerintah bisa mencabut insentif superdeduction tax bila tak efektif

Pertama, fokus terhadap harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dan aturan teknis, terutama masalah perizinan. Sehingga, penerapan di lapangan sejalan, tidak multitafsir dan memberi kepastian.

Kedua, menyederhanakan prosedur dalam perpajakan yang masih bertele-tele, supaya memberi kemudahan dan efisien. Ketiga, membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman teknis perpajakan, baik soal penafsiran pajak, hukum, maupun pemberian fasilitas atau permohonan yang merupakan hak Wajib Pajak (WP). 

“Pemberian fasilitas kepada WP berupa pengurangan pajak, restitusi, imbalan bunga, dan lain sebagainya,” kata Yustinus kepada Kontan.co.id, Kamis (12/9).

Keempat, memastikan pedoman pajak yang dibuat, semua petugas sampai level terbawah taat dan disiplin. Sehingga menjamin kepastian dan kenyamanan.

Kelima, pemeriksaan pajak harus betul-betul dijaga supaya akuntabel dan profesional. Misalnya, sengketa pajak sebisa mungkin substansial dan adil, pemerintah harus berani mengabulkan kalau itu benar.

Baca Juga: Keluarkan sejumlah biaya ini, perusahaan berhak dapat insentif superdeduction tax

Keenam, pemeriksaan dan pemanfaatan data harus terukur dengan menyasar kepada WP yang potensial berlandaskan data yang akurat. 

Yustinus menilai jika pemerintah bisa mengimplementasikan keenam hal tersebut dengan segera dan konsisten dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas bagi WP.

“Enam hal untuk membangun kepatuhan. Bisa dibilang semi insentif karena memberi kemudahan dan kepastian,” ujar Yustinus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Langganan Business Insight promo optimal
Kontan Academy
Supply Chain End-to-End: From Forecast to Customer Value How to Manage Your Gen Z Salespeople?

[X]
×