Sahkan revisi UU KPK, DPR bilang kinerja KPK kurang efektif

Reporter: Abdul Basith | Editor: Tendi Mahadi

Dalam UU KPK yang baru disahkan memang terdapat pembentukan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas menjadi perdebatan bagi sejumlah kalangan aktivis anti korupsi.

Pasalnya selain mengawasi kerja KPK, Dewan Pengawas juga menjadi pemberi izin dalam penyadapan, penggeledahan, serta penyitaan oleh KPK.

Secara umum, terdapat enam materi perubahan UU KPK. Pertama menegaskan kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang kewenangannya bersifat independen.

Baca Juga: Tak sampai dua minggu, revisi UU KPK resmi jadi UU

Kedua pembentukan dewan pengawas untuk mengawasi tugas dan kewenangan KPK. Ketiga materi perubahan berupa pengaturan penyadapan.

Keempat mekanisme penghentian penyidikan dan/atau penuntutan terhadap perkara Tipikor yang ditangani KPK. Kelima mekanisme penggeledahan dan penyitaan.

Keenam yang dibahas dalam materi perubahan mengenai sistem kepegawaian KPK. Pegawai KPK diatur dalam UU KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News