RUU Kepariwisataan Disahkan

Reporter: Martina Prianti |

JAKARTA. Siang ini, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisataan.

Ketua Komisi X DPR Irwan Prayitno mengatakan, pemerintah dan DPR sepakat kalau pariwisata tidak hanya dilihat sebagai penghasil devisa. Melainkan memiliki peran yang jauh lebih besar. Yakni, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, peningkatan ketahanan budaya, dan upaya untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan.

"Pariwisata merupakan pilar utama dalam pembangunan. Karena itu diharapkan peran itu dapat berjalan lebih baik dengan adanya RUU Kepariwisataan," ujar Irwan dalam rapat paripurna, Rabu (17/12).

Karena itu, lanjut Irwan, pemerintah dan DPR sepakat kalau di dalam RUU Kepariwisataan terdapat klausul pembentukan badan promosi pariwisata Indonesia (BPPI). Untuk itu, pemerintah diberi jangka waktu paling lambat dua tahun membentuk BPPI baik di level provinsi maupun kabupaten atau kota.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News