Rupiah Jebol Rp 18.000, Ekonom Ingatkan Defisit APBN Bisa Membengkak Rp 13,5 Triliun

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gejolak pasar modal setelah pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan merambat ke pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Nilai tukar rupiah pada perdagangan Jumat (16/10/2026) ditutup melemah ke level Rp 18.027 per dolar AS di pasar spot (turun 0,50% atau 89 poin), sementara kurs acuan Jisdor Bank Indonesia berada di level Rp 18.052 per dolar AS

Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman mengatakan, tekanan di pasar saham yang merembet ke pasar valuta asing dan obligasi dapat meningkatkan beban anggaran pemerintah melalui fiskal APBN.

Kondisi tersebut terjadi ketika Indonesia juga menghadapi kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi memperbesar belanja negara.

Juniman menjelaskan, gejolak yang awalnya terjadi di pasar saham berkaitan dengan kepercayaan investor global terhadap pasar keuangan Indonesia. Sentimen tersebut kemudian memicu arus modal keluar atau capital outflow yang turut menekan nilai tukar rupiah dan pasar Surat Berharga Negara (SBN)

"Jadi, dampaknya tidak terjadi secara langsung. Awalnya, sentimen MSCI menekan pasar modal dan memicu arus modal keluar. Arus modal keluar tersebut kemudian menekan rupiah dan pasar obligasi kita," ujar Juniman kepada Kontan, Jumat (16/10/2026).

Ia menuturkan, pelemahan rupiah hingga menembus Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) membuat nilai tukar berada jauh di atas asumsi APBN 2026 yang sebesar Rp 16.500 per dolar AS.

Menurut perhitungan Juniman, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp 100 per dolar AS berpotensi menambah defisit APBN hampir Rp 900 miliar.

Dengan demikian, jika rupiah bertahan di level Rp 18.000 per dolar AS, terdapat selisih Rp 1.500 dari asumsi APBN. Selisih tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap defisit anggaran sekitar Rp 13,5 triliun.

Tekanan terhadap APBN juga berasal dari kenaikan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN). Juniman menyebut, asumsi imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun dalam APBN berada di kisaran 6,9%, sedangkan saat ini sudah berada di atas 7,3%.

Ia memperkirakan, setiap kenaikan yield SBN sebesar 10 basis poin berpotensi menambah beban anggaran sekitar Rp 1,8 triliun hingga Rp 2 triliun.

"Jadi, kenaikan imbal hasil obligasi juga memberikan tekanan tambahan terhadap APBN," katanya.

Selain nilai tukar dan imbal hasil obligasi, kenaikan harga minyak dunia turut menjadi risiko bagi anggaran negara. Juniman mencatat, harga minyak saat ini berada di kisaran US$ 100 per barel, lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN sekitar US$ 70 per barel.

Menurut perhitungannya, setiap kenaikan harga minyak sebesar US$ 1 per barel berpotensi menambah tekanan terhadap defisit sekitar Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun.

Dengan harga minyak yang berada US$ 30 per barel di atas asumsi APBN, tekanan terhadap anggaran berpotensi semakin besar. Terlebih, pemerintah masih harus memperhitungkan kebutuhan belanja lain, termasuk pembayaran utang, subsidi, dan kompensasi.

Respon Pemerintah dan Otoritas Jadi Kunci

Juniman menilai, besarnya tekanan terhadap pasar keuangan dan APBN akan sangat bergantung pada respons pemerintah dan otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Menurutnya, pemerintah perlu segera memulihkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan kredibel.

Ia memperingatkan, respons yang tidak tegas justru berpotensi memperburuk kondisi pasar keuangan. Apalagi, persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan sentimen jangka pendek, tetapi juga menyangkut kepercayaan investor terhadap regulasi dan struktur pasar modal Indonesia.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas, memperjelas keterbukaan informasi (disclosure), serta menindak tegas praktik yang merusak integritas pasar modal.

Menurutnya penegakan hukum perlu dilakukan terhadap pihak-pihak yang melakukan kecurangan di pasar modal, termasuk transaksi terkoordinasi yang melanggar ketentuan dan praktik insider trading.

"Kalau pemerintah dan otoritas bisa meyakinkan investor bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan kredibel, setidaknya arus modal keluar dari pasar keuangan kita bisa dihentikan," ujarnya.

Juniman menambahkan, tekanan pasar berpotensi mulai mereda apabila otoritas memberikan respons yang tepat. Sebaliknya, apabila penyelesaian persoalan struktural pasar modal terkesan berlarut-larut, tekanan terhadap pasar keuangan bisa semakin memburuk.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia belum serta-merta turun menjadi standalone market ataupun frontier market. Menurutnya, masih terdapat proses konsultasi sehingga perubahan klasifikasi tersebut belum dapat dianggap sebagai keputusan final.

Rupiah Diproyeksi Rp 18.000 Hingga per Dollar AS Akhir Tahun

Di tengah tekanan pasar keuangan, Juniman memperkirakan rupiah akan bertahan di kisaran Rp 17.900 hingga Rp 18.000 per dolar AS hingga akhir 2026.

Proyeksi tersebut bergantung pada respons kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

Juniman menilai, BI perlu mempertimbangkan berbagai instrumen kebijakan moneter, termasuk kenaikan suku bunga, untuk menjaga daya tarik investasi di dalam negeri.

Menurutnya, kenaikan suku bunga dapat membantu memperbaiki daya tarik imbal hasil investasi Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat. Langkah tersebut diharapkan dapat menahan arus modal keluar, baik dari pasar saham, obligasi, maupun instrumen keuangan lainnya.

Ia juga mengingatkan agar BI tidak hanya mengandalkan intervensi pasar secara terus-menerus karena langkah tersebut berpotensi menguras cadangan devisa.

Defisit APBN Bisa Tembus 3% Jika Tak Efisensi Belanja

Lebih lanjut, Juniman menilai target defisit APBN dalam outlook Lapsem 2026 sebesar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB) masih dapat dipertahankan. Namun, pemerintah harus melakukan efisiensi, refocusing, dan meningkatkan efektivitas belanja negara.

Menurutnya, tanpa pengendalian belanja yang memadai, defisit APBN berpotensi menembus 3% terhadap PDB.

Tekanan tersebut berasal dari berbagai faktor, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan imbal hasil SBN, hingga kenaikan harga minyak dunia yang dapat meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi.

"Kalau seluruh belanja tetap dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kemampuan anggaran dan perkembangan kondisi ekonomi, defisit APBN berpotensi menembus 3% dari PDB," kata Juniman.

Lebih lanjut menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi prioritas belanja agar anggaran tetap terjaga di tengah meningkatnya tekanan ekonomi, terutama pada kuartal IV-2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News