Titik Panas Meluas di Sumatera hingga Papua, DPR Minta Karhutla Diusut Tuntas

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meluas di sejumlah wilayah Indonesia memicu perhatian serius dari kalangan parlemen. DPR RI meminta proses penegakan hukum yang tuntas buntut karhutla di sejumlah wilayah yang terjadi secara berulang.

Berdasarkan pemantauan BMKG per 14 Oktober 2026, terdapat 1.297 titik panas (hotspot) yang tersebar di Sumatera sebanyak 505 titik dan Kalimantan 346 titik. Sebaran asap terpantau mengganggu sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan, serta meluas ke sebagian wilayah Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana menegaskan, negara harus melakukan langkah preventif yang maksimal sebelum dampak bencana meluas.

Baca Juga: Sentimen MSCI Tekan Pasar Modal, Wamenko Perekonomian Minta Investor Tak Panik

"Karhutla semestinya tidak menjadi peristiwa yang berulang setiap tahun. Kehadiran negara paling dibutuhkan justru sebelum api meluas dan masyarakat terdampak. Karena itu, sistem pencegahan kita perlu dievaluasi bersama," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026).

Dewi mengungkapkan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah menyegel 57 perusahaan terkait dugaan pelanggaran karhutla, termasuk 12 perusahaan di Sumatera Selatan. 

Ia meminta agar langkah penindakan tersebut tidak berhenti di tahap awal dan harus dituntaskan secara transparan.

"Penyegelan adalah langkah awal yang baik. Berikutnya, kita perlu penyelidikan yang tuntas dan hasil yang jelas. Apabila terbukti ada kelalaian, sanksi perlu diterapkan sesuai ketentuan hukum. Manfaat dari pemanfaatan lahan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat," ungkapnya.

Selain penegakan hukum, Dewi mendorong pemerintah memverifikasi fasilitas pencegahan milik perusahaan di area gambut serta memperkuat pengawasan lapangan. 

“Pemetaan wilayah yang berulang kali terbakar dan audit kesiapan pemegang konsesi sebaiknya dilakukan sejak awal. Dengan begitu, kita sudah bersiap jauh sebelum asap datang,” ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News