Revisi UU ITE dijanjikan selesai pada 2015

Selasa, 03 Februari 2015 / 21:35 WIB

ILUSTRASI. Promo Alfamart Serba Gratis Periode 16-31 Agustus 2023.

Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) bersama-sama dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk merevisi Undang-Undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Akan tetapi, revisi tersebut tampaknya tidak akan kelar dalam waktu dekat ini. Rencananya, pembahasan itu akan "dilangkahi" dulu oleh pembahasan dua Rancangan Undang-Undang lainnya.

Lantas, kapan tepatnya UU tersebut diselesaikan? Baik pihak Kemenkominfo dan Komisi I DPR hingga saat ini masih belum bisa memberikan kepastiannya. Kedua pihak hanya berjanji untuk menyelesaikan revisi "pasal karet" tersebut pada tahun 2015 ini.

"Prioritas tahun 2015 ini selesai," kata Rudiantara, Menteri Kominfo, di sela-sela acara Dialog Kemerdekaan Berekspresi di Media Sosial Indonesia, di Jakarta, Selasa (3/2).

Menurut Meutya Hafid, anggota Komisi I lamanya pembahasan revisi tersebut karena Komisi I DPR saat ini masih harus berfokus pada dua RUU prioritas lainnya.

Selain itu, DPR sendiri bakal masuk masa reses pada akhir Februari 2015 ini sehingga pembahasan revisi UU yang mengundang kontroversi tersebut akan sedikit tertunda lagi.

Diharapkan, bulan Mei sudah dimulai kembali rapat pembahasan masalah ini. "Sebelum akhir 2015, seharusnya sudah kelar," ujar Meutya.

Komisi I DPR bersama dengan pemerintah sendiri saat ini sedang berfokus pada RUU tentang Penyiaran dan RUU tentang penyatuan Radio Republik Indonesia dengan Televisi Republik Indonesia.

Setelah pembahasan dua RUU tersebut kelar, barulah revisi UU no. 11 tahun 2008 tentang ITE dibahas.

Rencana pemerintah untuk merevisi UU ITE sebenarnya telah dikemukakan sejak 2013. Namun, pembahasannya tak selesai.

Perlu diketahui, UU ITE terbit pada 25 Maret 2008. Cakupannya tentang globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 27 ayat 3 pada UU tersebut membahas penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media massa. Butir ini sering digunakan untuk menuntut pidana netizen yang melayangkan kritik lewat dunia maya.

Sejumlah ormas seperti Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), Elsam, dan Kontras, pun telah lama mendesak revisi UU ITE. Sejumlah pasal yang kerap menuai masalah antara lain pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 31 ayat 3. (Deliusno)