Respons BI pasca Kadin minta anggaran penanganan corona naik jadi Rp 1.600 triliun

Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli

Kedua, dalam pembelian SBN di pasar perdana yang diterbitkan oleh pemerintah, yield SBN tidak boleh lebih rendah dari term repo biaya operasi moneter.

Hal ini agar bila terjadi tambahan likuiditas dan nantinya berimbas pada inflasi, bank sentral mampu melakukan pengendalian likudiitas.

Baca Juga: Bank Permata (BNLI) sebut kemungkinan akuisisi Bankok Bank rampung Mei 2020

Ketiga, ini merupakan program nasional. Oleh karenya, perlu melewati proses yang telah ditetapkan dan perlu juga konsultasi dengan pihak-pihak seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tidak terjadi moral hazard.

"Itu prinsip-prinsip yang kami anut di BI dan semua ini tentu saja kami juga melihat sejarah di masa-masa lalu, bagaimana kebijakan tersebut harus dilaukan agar tetap berdasar kaidah pruden dengan tata kelola yang baik," tandas Perry.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News