Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Bulog akhirnya angkat bicara terkait wacana perubahan struktur perusahaannya menjadi di bawah Kementerian Pertanian tidak lagi berada di bawa naungan Kementerian BUMN seperti saat ini.
Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita menyebut hingga kini memang belum ada pembicaraan lanjut terkait usulan itu. Yang terang, pihaknya sebagai operator siap untuk menindaklanjuti apapun keputusan dari pemerintah nantinya.
"Kan kita operator, kita masih tunggu arahan dari pemerintah, ini belum ada kelanjutan," jelas Febby dijumpai di Gudang Bulog di Jakarta Utara, Senin ( 4/11).
Baca Juga: Per Akhir Oktober 2024, Stok Beras Bulog Capai 1,5 Juta Ton
Febby juga menegaskan terkait dengan tugas dari Bulog seperti menjual beras komersial nantinya juga akan dibahas lebih mendalam saat diputuskan di bawah Kementerian Pertanian. Menurutnya, jika arahanya nanti Bulog hanya ditugaskan melakukan stabilisasi harga dan pasokan, maka pihaknya tak lagi menjual atau menyerap beras dengan skema mencari untung atau komersialisasi.
"Nanti dilihat tugasnya dulu kalau stabilisasi saja ya engga (komersial). Tapi, sampai sekarang masih ada komersial, dan nanti pun harusnya masih jalan," jelas Febby.
Asal tau saja, usulan terkait pemindahan ini diusulkan oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono. Menurutnya usulannya itu tidak akan mengubah organisasi Perum Bulog yang sudah berjalan sejauh ini.
Baca Juga: KemenKop Gandeng Perum Bulog Serap Komoditas Pangan yang Dikelola Koperasi
“Intinya organisasi tetap ada di situ semua tapi 'ketua kelasnya' adalah Menteri Pertanian," kata Sudaryono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/9)
Sudaryono menginginkan Kementan menjadi leading sector pangan, mulai dari hulu hingga ke hilir. Sebab, menurut dia, selama ini lembaga-lembaga di bidang pangan terkesan berjalan sendiri-sendiri.
Usulan tersebut rencananya bakal diajukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) kepada Presiden Prabowo Subianto pada tahun depan.
"Tahun depan kami coba mengajukan Perpres di mana nanti Pupuk Indonesia, termasuk Bulog dan Kementerian Pertanian menjadi satu (perintah),” ujar politikus Partai Gerindra tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
