kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Realisasi subsidi energi akhir tahun membengkak hampir dua kali lipat


Selasa, 17 Juli 2018 / 19:57 WIB
Realisasi subsidi energi akhir tahun membengkak hampir dua kali lipat
ILUSTRASI. SIDANG PARIPURNA DPR


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran subsidi energi hingga akhir tahun diperkirakan membengkak, bahkan hampir dua kali lipat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam prognosis APBN 2018 yang dibacakan di depan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR memperkirakan, realisasi subsidi energi tahun ini akan mencapai Rp 163,49 triliun.

Jumlah itu mencapai 173% dari target dalam APBN 2018 yang mencapai Rp 94,53 triliun. Jumlah itu, terdiri dari realisasi anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kilogram sebesar Rp 103,5 triliun atau 220,8% dari target dan anggaran subsidi listrik Rp 59,99 triliun atau 125,9% dari target. Adapun realisasinya hingga semester pertama 2018 mencapai Rp 59,51 triliun atau 63% dari target.

Menurutnya, membengkaknya anggaran subsidi tersebut merupakan hitung-hitungan pemerintah berdasarkan jumlah subsidi yang sudah ada pada semester pertama dan perbedaan harga diesel yang ditetapkan dengan harga yang berlangsung.

Besaran realisasi itu lanjut Sri Mulyani, juga merupakan hasil pembahasan dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN serta memperhitungkan neraca keuangan Pertamina dan PLN.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga menyatakan bahwa pemerintah telah menyepakati kenaikan subsidi solar ditambah Rp 1.500 per liter agar total subsidi menjadi Rp 2.000 per liter.

"Penetapan kenaikan subsidi per liter diperkirakan untuk menjaga agar neraca Pertamina akan tetap terjaga. Yaitu kebutuhan dari sisi operasi untuk menjalankan policy subsidi itu. Maupun dari sisi potensi keuntungan baik dari hulu maupun tekanan dari kegiatan hilir yang berkaitan dengan subsidi," kata Sri Mulyani di DPR, Selasa (17/7).

Secara keseluruhan lanjut Sri Mulyani, kebijakan ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga agar momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas tetap terjaga. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat juga tetap terjaga.

Untuk diketahui, beberapa asumsi makro yang mempengaruhi anggaran subsidi energi tersebut memang mengalami perubahan, yaitu nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah Indonesia (ICP).

Menkeu memperkirakan, asumsi kurs rupiah tahun ini sebesar Rp 13.973 per dollar AS, melebar dari asumsi dalam APBN sebesar Rp 13.400 per dollar AS.

Sementara ICP tahun ini diperkirakan US$ 70 per barel, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi dalam APBN 2018 yang sebesar US$ 48 per barel.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×