Reporter: Fahriyadi | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Tahun 2014 mendatang Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Infrastruktur dianggarkan mencapai Rp 10,1 triliun. Jumlah ini meningkat dari DAK tahun 2013 yang sebesar Rp 8,1 triliun.
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum bidang Keterpaduan Pembangunan, Taufik Widjoyono mengatakan, selama DAK yang dialirkan ke daerah tidak dioptimalkan pemerintah daerah.
Hal itu bisa dilihat dari ketidakmampuan Pemda memenuhi ketersediaan infrastruktur dasar, seperti jalan, irigasi, permukiman, sanitasi, dan air minum.
Ia mencontohkan, kondisi infrastruktur irigasi yang dinyatakan baik hanya 39% di tingkat Provinsi dan 48% di tingkat Kabupaten/Kota.
Sementara untuk infrastruktur jalan yang tergolong mantap di Provinsi 68% dan 59 di tingkat Kabupaten/Kota.
Untuk penyediaan air minum saat ini baru tercapai 53% dari target Milenium Development Goal's (MDG's) 68,87%. Sedangkan sanitasi yang baik baru terpenuhi 55,5% dari target 62,12%.
"DAK ini untuk mengembalikan fungsi infrastruktur yang belum baik menjadi baik," kata Taufik, Senin (4/11).
Kendati begitu, Taufik mengatakan, permasalahan mengenai DAK lebih mengarah ke masalah pelaporan.
Menurutnya, banyak daerah yang kurang peka untuk melaporkan progres penggunaan DAK. Di tahun ini, misalnya, penerima DAK mencapai 1.754 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), tapi yang baru melaporkan hanya 1.109 SKPD atau 63,23%.
"Hingga Per 4 November, DAK 2013 baru terserap mencapai 75,75%," ujarnya.
Taufik berharap, DAK pada 2013 ini bisa terserap maksimal hingga akhir tahun. Menurut Taufik, pada tahun 2012 lalu DAK yang terserap mencapai 93,5%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
