kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.928.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.520   -20,00   -0,12%
  • IDX 6.833   5,05   0,07%
  • KOMPAS100 987   -1,19   -0,12%
  • LQ45 765   1,61   0,21%
  • ISSI 218   -0,33   -0,15%
  • IDX30 397   1,17   0,30%
  • IDXHIDIV20 467   0,48   0,10%
  • IDX80 112   0,13   0,12%
  • IDXV30 114   0,08   0,07%
  • IDXQ30 129   0,38   0,29%

Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri BUMN Mencapai Rp 342,18 Triliun Sepanjang 2022


Kamis, 09 Februari 2023 / 10:19 WIB
Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri BUMN Mencapai Rp 342,18 Triliun Sepanjang 2022
ILUSTRASI. Peran BUMN dalam afirmasi P3DN dapat mendongkrak perekonomian dalam negeri


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat adanya kinerja positif atas implementasi aksi afirmasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah mengatakan, peran BUMN dalam afirmasi P3DN dapat mendongkrak perekonomian dalam negeri.

“Realisasi TKDN tahun 2022 di BUMN sebesar Rp 189,27 triliun, sedangkan realisasi belanja PDN sebesar Rp 342,18 triliun,” kata Sally dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/2).

Baca Juga: BPKP Dorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di BUMN

Menurutnya, angka yang cukup besar itu butuh dikawal akuntabilitasnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Dia menyebut yang paling penting adalah efektivitas programnya benar-benar bisa membantu menggerakkan ekonomi dalam negeri.

“Yang tidak kalah penting peran BUMN dalam mewujudkan kemandirian industri," ucap Sally.

Baca Juga: BPKP akan Kawal Pemenuhan DMO Minyak Goreng

Sally menjelaskan, dari sisi demand, BUMN mengalokasikan belanja barang/jasa untuk menyerap PDN. Sedangkan dari sisi supply, BUMN selaku penyedia barang/jasa memanfaatkan bahan baku yang berasal dari dalam negeri.

Sally menambahkan, pelaksanaan pengawalan tidak akan berjalan baik jika tanpa disertai kolaborasi dan sinergi dengan seluruh BUMN dan Satuan Pengawasan Intern (SPI). Selain itu, desain dan mekanisme pengawasan juga harus dapat memitigasi risiko yang muncul dan memberikan masukan perbaikan kebijakan supaya program P3DN ini bisa lebih efektif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Cara Praktis Menyusun Sustainability Report dengan GRI Standards Strive

[X]
×