Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
Bhima berpesan agar hal ini jangan terus terulang. Pada tahun 2023, pemerintah perlu membenahi kualitas belanja. Belanja tahun 2023 harus fokus pada dua jenis belaja utama, yaitu perlindungan sosial dan belanja modal.
Pertama, Bhima menyarankan belanja perlindungan sosial bisa ditambah. Menurut hitungannya, belanja perlindungan sosial tahun 2023 baru 2,2% dari produk domestik bruto (PDB).
Padahal, tantangan tahun depan masih tinggi, seperti inflasi dan ancaman resesi global yang berdampak pada Indonesia.
Masyarakat rentan hingga kelas menengah perlu tambahan bantuan dari pemerintah, untuk menjaga daya beli di tengah tantangan ini. Pun untuk mendorong pertumbuhan.
Baca Juga: Realisasi Belanja Negara, Belanja K/L Sudah Lampaui Target
Kedua, belanja modal perlu dioptimalkan untuk pembangunan infrastruktur pangan dan industri pengolahan. Sambil menyelam minum air, ini juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
Di luar dua hal ini, siklus serapan belanja pemerintah pusat dan transfer daerah diharapkan bisa lebih cepat pada kuartal I-2023.
Pun kontrak proyek dan pengadaan barang jasa, perlu diselesaikan di paruh pertama tahun depan.
“Lebih cepat, lebih baik. Ini akan makin positif terhadap pertumbuhan ekonomi tahun depan yang dibayang ketidakpastian,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
