Reporter: Benedicta Prima | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi belanja negara sampai dengan akhir Agustus 2018 sebesar Rp1.303,49 triliun, mencapai sekitar 58,70 % dari pagu anggaran pendapatan belanja negara (APBN), atau meningkat 8,78 % jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi belanja negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp802,17 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 501,32 triliun.
Untuk realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga bulan Agustus 2018 yang tumbuh 15,31 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut utamanya dipengaruhi oleh realisasi subsidi yang sudah mencapai Rp105,62 triliun (tumbuh 36,14 %) dan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) mencapai Rp58,57 triliun (tumbuh 49,37 %).
Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Agustus 2018 meliputi subsidi energi Rp80,59 triliun dan subsidi non energi Rp25,03 triliun.
Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Agustus 2018 tersebut lebih besar Rp28,04 triliun atau 36,14 % dibandingkan realisasi belanja subsidi pada periode yang sama tahun 2017.
Lebih tingginya realisasi belanja subsidi sampai dengan bulan Agustus 2018 tersebut dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah (kurs), serta pembayaran sebagian kurang bayar belanja subsidi tahun-tahun sebelumnya.
Penyerapan belanja pemerintah pusat mencapai 55.2% dari pagu APBN. Penyerapan ini lebih tinggi ketimbang tahun lalu yang hanya 50.9%. Penyerapan anggaran paling tinggi yakni untuk bantuan sosial dengan penyerapan terhadap APBN sebanyak 59.36% atau senilai Rp 58.57 triliun.
Di samping itu, realisasi belanja pegawai pun terhitung cukup signifikan pengaruhi Belanja Pemerintah Pusat. Realisasi belanja pegawai sampai Agustus mencapai 149,01 triliun atau 65,51% dari total pagu APBN sebesar Rp 227,46%. Angka ini tumbuh 9,73 secara yoy.
"Ini sejalan dengan kebijakan penggajian tahun 2018," ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, Jumat (21/9).
Untuk realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Agustus 2018 telah mencapai Rp501,32 triliun atau 65,43 % dari pagu APBN 2018, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp465,07 triliun (65,85 %) dan Dana Desa Rp36,25 triliun (60,41 %).
Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp450,36 triliun (66,56 %), Dana Insentif Daerah (DID) Rp5,37 triliun (63,12 %), serta Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY Rp9,35 triliun (44,38 %).
Realisasi TKD sampai dengan Agustus 2018 tersebut lebih rendah Rp 0,99 triliun atau sekitar negatif 0,21 % bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2017.
Lebih rendahnya realisasi TKD sampai dengan Agustus 2018 tersebut terutama disebabkan oleh:
(1) lebih rendahnya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) karena adanya perubahan pola penyaluran DBH di Triwulan I Tahun 2018 yang semula 25 % dari pagu pada tahun 2017 menjadi 20 % dari pagu pada tahun 2018. Selain itu, dikarenakan dalam APBN 2018 tidak dianggarkan lagi alokasi kurang bayar DBH;
(2) rendahnya realisasi penyerapan DID karena keterlambatan daerah dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
