Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan hingga 17 Maret 2021, realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 sebesar Rp 76,59 triliun. Angka tersebut setara 10,9% dari pagu program PEN sejumlah Rp 699,43 triliun.
Secara rinci, alokasi program PEN 2021 itu terdistribusi ke dalam lima program. Pertama, program kesehatan sebesar Rp 12,4 triliun, atau sudah terserap 7% dari total anggaran Rp 176,3 triliun.
Kedua, perlindungan sosial sebesar Rp 25,97 triliun, setara dengan 16,5% dari pagu yakni Rp 157,41 triliun. Ketiga, program prioritas sebesar Rp 1,44 triliun atau sama dengan 1,2% dari jumlah alokasi anggaran senilai Rp 122,42 triliun.
Baca Juga: Ekonomi bangkit, undisbursed loan perbankan bakal menyusut
Keempat, dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan korporasi sebesar Rp 29,63 triliun, atau telah terserap 16% dari total anggaran Rp 184,83 triliun. Kelima, insentif dunia usaha dalam bentuk perpajakan senilai Rp 7,15 triliun, sama dengan 12,2% dari pagu yang mencapai Rp 58,46 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi program PEN dalam periode kuartal I-2021 ditujukan untuk mendorong pemulihan ekonomi secara cepat melalui program kesehatan, perlindungan sosial, serta dukungan UMKM dan korporasi.
Sehingga, secara nilai ketiga program tersebut paling banyak digelontorkan. “Ini memang tujuannya untuk pemulihan ekonomi nasional yang bisa dipengaruhi atau didukung oleh APBN secara langsung melalui belanja ke masyarakat,” kata Menkeu Sri Mulyani saat Konferensi Pers Realisasi APBN, Selasa (23/3).
Untuk perlindungan sosial, Menkeu mengatakan pemerintah tetap berupaya untuk menyokong daya beli masyarakat terutama kelompok terbawah yaiti 40% terendah.
Baca Juga: Sri Mulyani: Pendapatan negara tumbuh positif 0,7% pada Februari 2021
Kemudian membantu agregat demand dari sisi konsumsi masyarakat, UMKM, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), alat kesehatan, dan alat pelindung diri (APD).
Selanjutnya, penyerapan PEN hingga pertengahan Maret 2021 menunjukkan dukungan dari belanja modal pemerintah yang menimbulkan agregat demand dari sisi capital spending atau investasi publik.
“Ini APBN melakukan counter cyclical dari sisi belanja yang bisa mempengaruhi konsumsi rumah tangga, pemerintah dan belanja modalnya,” ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
