Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak dalam pembahasan RUU Pilkada, sistem pilkada langsung dihapuskan. Selain rawan konflik horizontal, sistem ini juga rawan korupsi.
Muhammad Romahurmuziy, Sekretaris Jenderal DPP PPP mengatakan, pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang keserentakan pemilu Legislatif dan Presiden pada 2019, pemilihan kepala daerah tetap perlu didorong kembali ke pemilihan oleh DPRD.
"Selain itu ada 9 alasan yang menurut kami pilkada langsung sebaiknya dihapus," kata Romy dalam keterangan tertulisnya, Rabu, (29/1)
Alasan pertama yakni untuk mereduksi biaya penyelenggaraan pilkada. Dana yang dihemat digunakan untuk peningkatan belanja modal khususnya infrastruktur pertanian dan perbaikan sekolah.
Sedangkan yang kedua, memupus money politik yang saat ini sudah mengakar dengan maraknya politik transaksional. Ketiga, meminimalkan potensi konflik horisontal antar pendukung pasangan.
Keempat, memberikan kepastian keterpilihan, ketimbang pilihan langsung yg bertele-tele dengan berbagai kerawanan mulai tahap pendaftaran, kampanye massa, pemungutan dan perhitungan.
Kelima, meminimalkan judicial corruption pada sengketa pilkada karena kemungkinan adanya gugatan ke MK rendah. Sementara saat ini, kredibilitas MK saat ini masih menjadi pertanyaan. Keenam, kembali ke demokrasi perwakilan adalah amanat sesungguhnya pendiri bangsa di sila ke-4 Pancasila
Ketujuh, pilkada tak langsung terbukti selama 60 dari 68 tahun sejarah RI telah di praktekkan, hasilnya lebih beradab ketimbang pilkada langsung yang penuh konflik, penuh transaksi, dan penuh penyalahgunaan mobilisasi birokrat pemerintahan oleh incumbent
Kedelapan, mengurangi drastis biaya yang harus disiapkan kandidat, sehingga menurunkan potensi korupsi. "Terakhir, kandidat terpilih lebih efektif menjalankan pemerintahan ke depan karena ditopang koalisi nyata di parlemen," pungkas Romy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
