Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DPR menunda pembahasan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco meminta seluruh pimpinan DPR dari Komisi I hingga Komisi XIII menunda pembahasan anggaran kementerian/lembaga di tahun 2025.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai penundaan pembahasan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga merupakan langkah yang baik. Menurutnya, perlu kehati-hatian dalam mengimplementasikan pemangkasan anggaran ini.
"Ide efisiensi adalah bagus, tetapi kalau dilakukan dengan cara dan arah yang salah, dampaknya akan sangat buruk," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (10/2).
Baca Juga: Dasco Minta Pimpinan DPR Tunda Pembahasan Pemangkasan Anggaran K/L
Wijayanto menilai, anggaran kementerian strategis perlu ditinjau ulang, misalnya anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hingga Kementerian Perindustrian perlu ditambah.
"Jika kita serius ingin memperbaiki efisiensi logistik dan irigasi pertanian menuju swasembada, membangun rumah untuk rakyat, serta mendorong industrialisasi," jelasnya.
Selain itu, lanjut Wijayanto, biaya pertemuan dan perjalanan dinas juga diharapkan tak dipangkas secara masif dan mendadak. Pasalnya, akan menyebabkan sektor MICE, hotel, wisata, transportasi dan travel akan kesulitan dan berpotensi gulung tikar dan menimbulkan banyak PHK.
"Garuda Indonesia mungkin akan menjadi BUMN yang menjadi korban pertama. Pada tahun pertama Jokowi-JK pernah dilakukan penghematan masif biaya meeting dan perjalanan dinas, tetapi kemudian dilonggarkan karena dampak ekonomi dan tenaga kerja yang sangat masif," terangnya.
Lebih lanjut, Wijayanto menambahkan, jika tanpa adanya perbaikan, pemotongan anggaran yang ditaksir mencapai Rp 306 triliun tersebut berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi bakal melambat.
"Pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2025 di bawah 2024, bahkan di bawah 5% dan ini merupakan pukulan bagi pemerintahan Prabowo yang menargetkan pertumbuhan 8% di tahun 2029," pungkasnya.
Baca Juga: Usai Anggaran Dipangkas, Pemerintah Bidik Investasi Rp 544,48 Triliun
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco meminta seluruh pimpinan DPR dari Komisi I hingga Komisi XIII menunda pembahasan anggaran kementerian/lembaga di tahun 2025.
Hal tersebut tertuang di dalam surat nomor B/1972/PW.11.01/2/2025 tertanggal 7 Februari 2025, yang ditandatangani Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco.
Surat tersebut menjelaskan permohonan penundaan rapat pemangkasan anggaran Kementerian dilakukan karena terdapat rencana rekonstruksi anggaran dari pemerintah.
"Sehubungan dengan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari Kementerian/Lembaga karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah, maka bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja," tulis isi surat tersebut dikutip Kontan.co.id, Senin (10/2).
Baca Juga: DPR Tunda Pembahasan Pemangkasan Anggaran, Ekonom Beberkan Dampaknya
Lebih lanjut, dijelaskan bahwa jika terdapat komisi yang kadung menjalankan rapat dengan kementerian/lembaga, maka diminta untuk melakukan rapat lagi ke depan.
"Apabila terdapat Komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama mitra kerja, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru," sebut surat tersebut.
Selanjutnya: Singapore Airlines Group Akan Pakai Bahan Bakar Pesawat Berkelanjutan dari Aether
Menarik Dibaca: Singapore Airlines Group Akan Pakai Bahan Bakar Pesawat Berkelanjutan dari Aether
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
