kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Ramai Seruan Tak Bayar Pajak, Dirjen Pajak Temui Ketua PBNU


Kamis, 02 Maret 2023 / 17:33 WIB
Ramai Seruan Tak Bayar Pajak, Dirjen Pajak Temui Ketua PBNU
Dirjen Pajak Suryo Utomo dan rombongan menemui Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), Kamis (2/3/2023)?di kediaman pribadinya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah ramainya seruan tak bayar pajak, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengunjungi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Tsaquf (Gus Yahya) di kediaman pribadinya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/3).

Dalam silaturahmi tersebut, Suryo memohon dukungan dari seluruh masyarakat khususnya warga NU untuk terus berpartisipasi membangun Indonesia melalui pajak.

"Kami dari Direktorat Jenderal Pajak hari ini bersilahturami, maksud dan tujuannya mengajak kita semua, khususnya masyarakat NU untuk terus berpartisipasi melaksanakan pembangunan nasional, menjaga Indonesia yang lebih baik melalui pembayaran pajak," ujar Suryo dalam keterangan resminya, Kamis (2/3).

Baca Juga: Jenguk Korban Anak Pejabat Pajak Hedon, Said Aqil Ingatkan Seruan Ulama Boikot Pajak

Sementara itu, Gus Yahya mengatakan, pihaknya akan selaku mendukung DJP Kemenkeu dalam mengumpulkan pajak yang digunakan untuk membangun negara.

"Keluarga NU bersama para ulamanya akan istiqomah senantiasa di pihak negara apa yang menjadi kepentingan negara," kata Gus Yahya.

Dirjen Pajak Suryo Utomo menemui Ketua Umum PBNU Gus Yahya di Jakarta (2/3).

Namun, Gus Yahya tetap meminta agar para aparatur negara yang sudah diberi amanah untuk mengelola negara selalu menjadi akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.

"Kita menyeru pemerintah agar organ-organ dan aparaturnya bertindak akuntabel dalam menjalankan tugas negara. NU selalu siap sedia demi kepentingan negara termasuk melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik tidak benar dari aparatur negera," tandasnya.

Sebelumnya, mantan Ketua Umum PBNUSaid Aqil menceritakan mengenai kasus penyelewangan pajak yang dilakukan Gayus Tambunan beberapa tahun lalu. Saat kasus tersebut, ulama NU sepakat untuk ultimatum pemerintah untuk serius mengawasi pegawai DJP agar bekerja dengan benar.

"Waktu kasus Gayus Tambunan, ulama NU saat itu sepakat untuk meminta warga NU tidak bayar pajak karena ternyata dipakai dan diselewengkan oleh orang-orang seperti Gayus Tambunan," ucap Said Aqil.

Baca Juga: Dirjen Pajak Suryo Utomo Angka Suara Soal Seruan Menolak Bayar Pajak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×